Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

DPRD DIY gelar public hearing soal dana istimewa

DPRD DIY gelar public hearing soal dana istimewa

Jogja-KoPi| Panitia khusus (Pansus) DPRD DIY mengadakan public hearing terkait pembentukan pengawasan UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, Senin (23/1).

Arif Noorhartanto, Wakil Ketua DPRD DIY menjelaskan tujuan dari public hearing ini adalah agar pansus dapat menerima masukan, rekomendasi dan kritik dari publik. Pembentukan pansus ini diharapkan akan membantu pengawasan terhadap UU No. 13 tahun 2012.

Acara Public hearing ini sendiri diisi dengan masukan dari berbagai lapisan masyarakat Yogyakarta, seperti masyarakat dari keraton dan luar keraton. Permasalahan seperti 'Keistimewaan' sendiri juga dibawa dalam forum ini.

Sukirman salah satu peserta mengatakan hanya wilayah tertentu yang disebut istimewa. Selain keistimewaan, masyarakat juga mempertanyakan beberapa hal terkait keistimewaan, seperti tata ruang, kurangnya interaksi sosial, pelestarian budaya, dan transparansi dana istimewa (danais).

“Kami akan mencatat segala masukan dan rekomendasi-rekomendasi agar selanjutnya dapat menjadi pertimbangan pengawasan pada UU no 13,” janji Suharmanta, Ketua Pansus di sela-sela sesi masukkan pendapat.

Suharmanta menjelaskan segala masukan masyarakat di luar forum terkait pengawasan keistimewaan daerah, masih bisa diterima dan akan disampaikan ke pihak-pihak terkait dan berkompeten. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top