Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

DPRD DIY gelar public hearing soal dana istimewa

DPRD DIY gelar public hearing soal dana istimewa

Jogja-KoPi| Panitia khusus (Pansus) DPRD DIY mengadakan public hearing terkait pembentukan pengawasan UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, Senin (23/1).

Arif Noorhartanto, Wakil Ketua DPRD DIY menjelaskan tujuan dari public hearing ini adalah agar pansus dapat menerima masukan, rekomendasi dan kritik dari publik. Pembentukan pansus ini diharapkan akan membantu pengawasan terhadap UU No. 13 tahun 2012.

Acara Public hearing ini sendiri diisi dengan masukan dari berbagai lapisan masyarakat Yogyakarta, seperti masyarakat dari keraton dan luar keraton. Permasalahan seperti 'Keistimewaan' sendiri juga dibawa dalam forum ini.

Sukirman salah satu peserta mengatakan hanya wilayah tertentu yang disebut istimewa. Selain keistimewaan, masyarakat juga mempertanyakan beberapa hal terkait keistimewaan, seperti tata ruang, kurangnya interaksi sosial, pelestarian budaya, dan transparansi dana istimewa (danais).

“Kami akan mencatat segala masukan dan rekomendasi-rekomendasi agar selanjutnya dapat menjadi pertimbangan pengawasan pada UU no 13,” janji Suharmanta, Ketua Pansus di sela-sela sesi masukkan pendapat.

Suharmanta menjelaskan segala masukan masyarakat di luar forum terkait pengawasan keistimewaan daerah, masih bisa diterima dan akan disampaikan ke pihak-pihak terkait dan berkompeten. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top