Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

DPD Hami Bersatu DIY mendukung hukuman kebiri

DPD Hami Bersatu DIY mendukung hukuman kebiri

Jogja-KoPi| Dewan Perwakilan Daerah Himpunan Advokasi Muda Indonesia ( DPD HAMI ) Bersatu Daerah Istimewa Yogjakarta dengan tegas mendukung pemerintah dalam penerbitan Perppu Hukum Kebiri agar segera disahkan menjadi Undang Undang.

Ketua DPD HAMI Bersatu Yogjakarta, Adv.KRMT. H Agung Budiharta, SH. M Hum mengatakan hal ini sebagai suatu tindak kejahatan luar biasa.

"Kami mendukung para penegak hukum untuk menghukum berat pelaku kejahatan seksual pada anak." Katanya dalam konferensi pers di Cangkir Cafe Yogyakarta, Kamis (23/6).

Agung juga menyatakan sangat menghormati sikap dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai bentuk sumpah etika dan profesionalisme mereka yang menolak sebagai eksekutor kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak.

Namun HAMI berpendapat bahwa solusinya bisa dilakukan oleh pihak kejaksaan ataupun pihak kepolisian . Dengan sebuah catatan pelaksanaan eksekusi kebiri dilakukan dengan metode dan pelatihan yang profesional, dan dilindungi oleh undang undang.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi, Adv. Mustofa, SH memaparkan kronologi kontroversi perppu tentang hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Penerbitan perppu tersebut dinilai sebagai solusi guna meredam kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak. Perppu tersebut mengatur pidana pemberatan, pidana tambahan, dantindakan lain bagi pelaku seperti pengumuman nama pelaku di media masa, dan kebiri kimia.

Menurut Mustofa mengingat begitu maraknya kejahatan seksual pada anak , maka DPD HAMI Bersatu DIY dalam beberapa bulan ini mengkaji secara intens, menilai, dan memutuskan bahwasanya kejahatan seksual pada anak merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa karena dapat menghancurkan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

DPP HAMI Bersatu DIY ingi selalu konsisten untuk membela hak hak dan kepentingan rakyat yang tertindas oleh kesewenang wenangan, terutama membela korban kejahatan seksual pada anak.

"DPD HAMI Bersatu Yogya mengharamkan untuk membela atau menerima advokasi kasus kejahatan seksual terutama pelaku kejahatan itu. Tapi justru kami akan membela korban pelaku kejahatan seksual pada anak, sebagai bentuk tanggung jawab dari komitmen kami tersebut." Tegas Mustofa.

Agung Budiharta juga mengharapkan agar pernyataan sikap dan dukungan DPD HAMI Bersatu Yogjakarta untuk mendukung Perppu Hukuman Kebiri agar segera ditindak lanjuti menjadi undang undang.

"Untuk itu kami kami menyampaikannya juga kepada presiden sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai Lembaga legislatif, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga YUdikatif, " terang Agung.

back to top