Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Dewan Setujui Raperda Pembangunan Kepariwisataan Jatim

Dewan Setujui Raperda Pembangunan Kepariwisataan Jatim
SURBAYA- DPRD Provinsi Jatim akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah/Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Prov. Jatim Tahun 2017-2032. Dari pandangan kesembilan fraksi-fraksi yang hadir pada rapat paripurna, semua fraksi dapat menerima dan menyetujui raperda ini. 
 
Persetujuan ini kemudian dituangkan dalam penandatanganan keputusan persetujuan bersama terhadap raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Prov. Jatim Tahun 2017-2032 saat pelaksanaan Sidang Paripurna di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Kamis (14/9).
 
Dalam sambutannya, Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf mengatakan bahwa perda ini sebagai landasan dan dasar hukum dalam melakukan pembangunan sektor pariwisata di Jatim yang memiliki visi terwujudnya Provinsi Jatim sebagai destinasi pariwisata terkemuka di dunia, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, “Pemprov Jatim terus berupaya mewujudkan hal ini,” katanya.
 
Gus Ipul, sapaan lekat Wagub Jatim mengatakan, pembangunan kepariwisataan Jatim meliputi empat hal. Pertama, destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, berwawasan lingkungan dan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Kedua, pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Ketiga, industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel dan menjaga kelestarian kebudayaan dan lingkungan alam. Keempat, kelembagaan pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien untuk mendorong kepariwisataan yang berkelanjutan.
 
Menurutnya, pengelolaan kepariwisataan harus dilakukan secara serius. Hal ini dikarenakan perkembangan jaman membuat semakin tajamnya kompetisi destinasi di tingkat global maupun nasional. Selain itu, masih ada ketimpangam perkembangan destinasi pariwisata di Jatim. “Daya saing pariwisata kita juga harus terus diperhatikan, jangan sampai kalah dibandingnkan provinsi lain,” ungkapnya.
 
Di akhir, Gus Ipul berharap perda ini mampu memberi petunjuk dan arahan dalam membangun kepariwisataan Jatim yang lebih baik ke depannya. “Saya juga berharap pariwisata kita mempertahankan nilai, norma dan kebudayaan lokal yang tidak tergerus pengaruh budaya asing,” pungkasnya.
 
Agenda sidang paripurna kali ini terdiri dari pendapat akhir fraksi terhadap raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Prov. Jatim Tahun 2017-2032, pengambilan keputusan terhadap raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Prov. Jatim 2017-2032 dan pendapat gubernur terhadap raperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan Barang Milik Daerah. (humaspemprovjatim/dewi)
Hanura –Ikhsan
Pdip – se nugroho
 
back to top