Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Bupati Merangin sampaikan Rancangan Peraturan Daerah

Foto/Deno Foto/Deno

Merangin-KoPi| Bupati Merangin H Al Haris Provinsi Jambi kemarin (6/9) menyampaikan satu Rancangan Peraturan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin, pada Sidang Paripurna Terbuka DPRD Merangin 2016.

Pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Merangin H Zaidan di Aula Bappeda Merangin tersebut, bupati menegaskan secara yuridis formal, penataan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan penerapan organisasi daerah.

‘’Penetapan tersebut berdasarkan pada Undang Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan kebijakan itu mengalami perubahan sistem pemerintahan di daerah,’’ujar Bupati.

Perubahan sistem pemerintahan itu lanjut bupati, seiring dengan terbitnya Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah setelah keluarnya Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas bupati, masih banyak memerlukan peraturan daerah.

Hal ini sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, baik dengan membentuk peraturan daerah yang baru, maupun dengan melakukan perunahan terhadap peraturan daeah yang sudah ada.

‘’Berhubung tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah sekarang ini, dengan demikian tentu saja diperlukan peraturan daerah yang tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis,’’jelas Bupati.

Salah satu langkah melaksanakan misi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan mengedepankan transparansi, efisien, efektif dan akuntabilitas, perlu penataan perangkat daerah yang diawali dari pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Pembentukan susunan perangkat daaerah itu nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah yang pada prinsipnya merupakan amanah atau delegasi dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Semua itu tegas bupati, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. ‘’Kita berharap rancangan peraturan daerah ini bisa cepat dibahas, ini terkait penyusunan anggaran tahun 2017,’’terang Bupati. |Deno

back to top