Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Bawaslu menggelar sidang terkait pelanggaran kode etik di tiga PPK Kota Yogyakarta

Bawaslu menggelar sidang terkait pelanggaran kode etik di tiga PPK Kota Yogyakarta

Jogja-KoPi|Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)Yogyakarta menggelar sidang kode etik pada PPK (Panitia Pengawas Kecamatan) di tiga kecamatan Kota Yogyakarta, meliputi PPK Danurejan, Umbulharjo dan Gondokusuman atas laporan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Panwascam mengajukan pokok perkara yang menjelaskan ketiga PPK tersebut tidak menindak lanjuti rekomendasi untuk membuka kotak suara yang berisikan surat suara rusak . Seperti pada kecamatan Danurejan, dimana PPK menolak membuka 3 kotak surat suara.

"Berdasarkan permintaan dari timses salah satu paslon, kami merekomendasikan kepada PPK Danurejan untuk membuka 3 kotak surat di tiga TPS untuk melihat surat suara yang rusak yang berjumlah 22 surat suara, " kata Pribadi Prabowo, dari Panwaslu divisi penindakan dan pelanggaran di kantor Bawaslu, Sabtu (22/4).

Surat suara tersebut berasal dari TPS 5 Bausasran sejumlah 11 surat suara dan di dua TPS Tenggal Panggung sejumlah 6 surat suara di TPS 14 dan 5 surat suara di TPS 3.

Namun, PPK sendiri tidak mengindahkan rekomendasi dari panwascam saat perhitungan suara di tingkat kecamatan.

Berdasarkan dari permasalahan itulah Panwascam mengajukan pokok perkara kepada Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh PPK di tiga kecamatan. Panwascam sendiri melihat ketiga PPK ini tidak menerapkan asas tranparansi dan keterbukaan saat rekapitulasi ditingkat kecamatan.

"Kami sebagai panwascam memiliki kewajiban untuk memfasilitasi baik itu paslon dan masyarakat terkait asas tranparansi dan keterbukaan saat pemilwa," kata Pribadi.

Menanggapi hal tersebut Ketua PPK Danurejan, Ari Nupiksojati membantah dan mengatakan bahwa dirinya bersama PPK saat rekapitulasi tingkat kecamatan menjelaskan alasan pertimbangan yang berdasar pada UU KPU.

"Kami tidak menemukan ketidak sesuaian jumlah surat suara saat rekapitulasi dengan acuan surat C1,"ujar Ari.

Alasan yang sama juga terjadi di Umbulharjo dan Gondokusuman yang tidak melanjutkan rekomendasi panwascam.

Pada sidang perdana pelanggaran kode etik di Bawaslu, Panwascam belum melihat adanya pelanggaran. Namun jika PPK terbukti melanggar kode etik maka selanjutnya DKPP lah yang akan memberikan hukuman atau sanksi kepada PPK tersebut.|Syafiq Syaiful Ardli

 

back to top