Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Bawaslu DIY temukan pelanggaran pilkada di 3 kabupaten

Bawaslu DIY temukan pelanggaran pilkada di 3 kabupaten
Jogjakarta-KoPi| Bawaslu DIY menemukan pelanggaran menjelang pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Pelanggaran terjadi di tiga kabupaten pemilihan.
 
Pihak Bawaslu telah menindak pelanggaran Alat Peraga Kampanye non fasilitasi KPU DIY. Menurut Ketua Bawaslu DIY, Muhammad Najib Pelanggaran APK di Kabupaten Bantul didominasi oleh poster. Pasangan calon 1 sebanyak 243 poster dan paslon 2 sebanyak 127 poster.
 
Hal serupa terjadi di Kabupaten Sleman, pelanggaran APK non fasilitasi didominasi poster. Paslon 1 sebanyak 503 poster dan paslon 2 sebanyak 202 poster.
 
Sementara pelanggaran APK di Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh sticker. Paslon 1 sebanyak 1.326 temuan, paslon 2 sebanyak 384 sticker, paslon 3 sebanyak 225 sticker dan paslon 4 sebanyak 1640 sticker.
 
Potensi pelanggaran pilkada
 
Menurut Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY, Sri R. Werdiningsih potensi pelanggaran terjadi pada masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara.
 
"Potensi pelanggaran sangat banyak di masa tenang ada black campaign, intimidasi dan kampanye terselubung," kata Sri saat konferensi pers di Kantor Bawaslu DIY pada tanggal 6 Desember 2015.
 
Sementara Ketua Bawaslu Muhammad Najib mewaspadai gencarnya money politics atau politi uang di masa tenang. "Waspada serangan fajar," kata Muhammad Najib.
 
Dari ketiga kabupaten, kabupaten Gunungkidul memiliki potensi paling besar terjadinya money politics.
 
"Kluster money politics cukup tinggi, yaitu 116 kasus karena kondisi masyarakat yang pragmatis dan miskin, ini sangat rentan," tambah Muhammad Najib. |Winda Efanur FS|
back to top