Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Bappeda: Kesenjangan sosial-ekonomi DIY tertinggi di Indonesia

Bappeda: Kesenjangan sosial-ekonomi DIY tertinggi di Indonesia

Jogja-KoPi| Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tavip Agus Rayanto, menyatakan bahwa isu kesenjangan dan kemiskinan menjadi salah satu kunci utama dalam pembuatan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018.

Menurutnya DIY dulunya berada di peringkat 4, di bawah Papua, Gorontalo, dan DKI Jakarta, namun, sekarang menjadi wilayah paling senjang di Indonesia. Tavip menjelaskan sebab kesenjangan ini terjadi karena tingginya pertumbuhan di satu sektor yang tidak bisa diikuti oleh masyarakat miskin. "Di Yogyakarta dalam perdagangan industri dan jasa, pertumbuhannya mencapai 3 kali lipat, namun orang miskin tidak dapat mengejarnya. Jika diibaratkan Bapak Ibu, di sini yang kerja di sektor formal mendapatkan pendapatan yang signifikan, namun orang miskin tidak dapat mengejar bapak ibu sekalian," katanya saat membuka Forum Konsultasi Publik, di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Selasa (7/3).

Selain isu kesenjangan, isu kemiskinan juga menjadi fokus dalam pembuatan RKPD 2018. Tavip melihat berdasarkan dari kajian Bank Dunia, angka kemiskinan di DIY meningkat atau tinggi di saat-saat tertentu. Seperti weekend atau liburan panjang, angka kemiskinan di DIY cenderung meningkat dikarenakan inflasi.

"Angka kemiskinan naik atau tinggi di saat terjadi inflasi pada waktu weekend. Permintaan tinggi namun persediaan terbatas. Inflasi sendiri memiliki poin besar dalam menentukan angka kemiskinan wilayah," imbuhnya.

Isu-isu inilah yang menjadi fokus dalam lembaga pemerintah khususnya Bapedda dalam menyusun RKPD 2018. Tavip menjelaskan penyusunan RKPD ini sangatlah krusial dikarenakan posisinya berada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Sehingga penyusunan RKPD 2018 menjadi strategi dalam tindak lanjut program atau perda yang sudah ada sekaligus menyusun program atau perda baru.

"Nantinya produk yang dihasilkan adalah perda. Kita harapkan RPJMD ini akan memiliki satu ide pemikiran yang sama di semua stakeholder atau pemegang kekuasaan. Semoga ini dapat mengatasi isu-isu dan permasalahan yang ada di DIY,"jelasnya.

Salah satu langkah Bapedda dalam penyusunan RKPD ini adalah menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan mendengarkan masukan publik dalam forum konsultasi publik. Musrenbang ini diikuti oleh Stakeholder seperti Wakil Gubernur Pakualaman ke X, Pelaku usaha, civitas akademika dan pemangku kepentingan di Yogyakarta lainnya.

Pakualaman ke X juga dalam sambutannya menyampaikan semua masukkan dari publik dirasa penting dalam menyusun RKPD 2018. Pakualaman juga berharap nantinya isu yang ditangkap dapat dimasukkan ke RKPD 2018 serta RKPD ini dapat menyempurnakan RKPD tahun sebelumnya.

"Forum ini selain menjadi sumber rujukan dari pembuatan rancangan, diharapkan forum ini dapat menangkap isu strategis dan menyempurnakan rancangan pembangunan tahun sebelumnya," kata Pakualaman ke X. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top