Menu
Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Australia 1972 cacat hukum

Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Austr…

Kupang-KoPi| Penulis Bu...

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tidur untuk pertanian

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tid…

Akademi Militer - Gubernu...

Gus Ipul berharap semua terbiasa baca shalawat

Gus Ipul berharap semua terbiasa ba…

  Surabaya-KoPi| Wa...

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Sleman-KoPi| Universita...

Teliti isu multikultur dalam film Indonesia

Teliti isu multikultur dalam film I…

Bantul-KoPi| Sejarah pe...

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Sektor UMKM

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Se…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan kedaulatan Laut Timor

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan k…

Kupang-KoPi|Pembela nel...

Kapolda DIY segera lakukan operasi pasar kontrol harga beras

Kapolda DIY segera lakukan operasi …

Sleman-KoPi|Kepala Pold...

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY digeser

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY d…

Sleman-KoPi|Polda DIY m...

Pengedar Sabu di Sleman berhasil ditangkap jajaran Polres Sleman

Pengedar Sabu di Sleman berhasil di…

Sleman-KoPi| Satuan res...

Prev Next
Amanullah Ginanjar Wicaksono

Amanullah Ginanjar Wicaksono

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website URL: http://https://www.facebook.com/hinji

Gus Ipul akan perkuat pendidikan agama

gus ipul

Nganjuk-KoPi| Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf yang lebih akrab disapa Gus Ipulbertekad akan memperkuat pendidikan agama di Pondok Pesantren, karena tidak mungkin hanya mengandalkan pelajaran agama di sekolah umum yang hanya beberapa jam dalam seminggu.

Hal itu disampaikan Gus Ipul – sapaan akrab Wakil Gubernur Jatim Drs H saifullah Yusuf, pada Halaqoh Nyai dan Mubalighoh se Kab Nganjuk di PP Ar-rohmah Jl Amsjid Besa Al Hasan Ngronggot Kab Nganjuk, Minggu (17/12)

Menurut Gus Ipul, provinsi Jatim satu-satunya provinsi yang memikirkan madrasah diniyah, karena RA dan TPQ semua perlu dipikirkan. Akan diusulkan seua guru di Pondok diurus negara, utaanya sertifikasi.

Memimpin Jatim bukanuntuk gaya-gayaan dan bukan unjuk kepintaran tapi sebagai pemimpinharus berusaha dan kerja keras, tidak menyalahgunakan wewenang. Justru harus bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Dan yang yang penting mendatangkan pertolongan Allah SWT melalui kebijakan mengurangi kemaksiatan.

“Perubahan akan teru berkelanjutan supaya keadilan hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kepada Pondok pesantren yang awalnya kecil tidak usah berkecilhati, karena para alumni akan mendirikan pondok-pondok di seluruh pelosok tanah air. Sehingga sambung menyambung tidak putus pondok satu dengan lainnya. Sehingga kalau di runtut keatas bisa sambung dengan Rosulullah SAW. (Humas Pemprov Jatim Sil).

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota ciptakan Skema Pembiayaan Terintegrasi

sekda

Surabaya-KoPi| Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM mengajak para kepala daerah baik Bupati/Walikota dan stakeholder untuk dapat menciptakan skema pembiayaan yang terintegrasi dengan cost of fund yang semakin murah. Hal ini dilakukan agar percepatan terhadap kegiatan pembiayaan kepada pelaku ekonomi di Jatim lebih mudah dapat diakses.

“Pemprov Jatim bersama OJK Regional IV Jatim juga terus memfasilitasi kebutuhan pelayanan jasa keuangan yang lebih baik dengan mengoptimalkan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” terang Sukardi, sapaan lekat Sekdaprov Jatim saat membuka Rapat Pleno TPAKD Jawa Timur di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (14/12).

Sukardi mengatakan, secara khusus TPAKD mempunyai tugas dan kewajiban dalam mendorong ketersediaan informasi terkait produk dan layanan keuangan serta akses keuangan bagi masyarakat, meningkatkan akses pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) kepada sektor produktif seperti UMKM, serta mendorong LJK untuk menyediakan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Selain itu, tambahnya, TPAKD juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, serta mendorong penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM, usaha rintisan (start up business) dan sektor prioritas.

Dalam kesempatan ini, Sukardi melaporkan sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2017 perekonomian Jatim tumbuh sebesar 5,21 % (c-to-c). Selain itu, potensi UMKM di Jatim sebanyak 6,8 juta pelaku umkm, memiliki struktur perekonomian yang kuat. Kontribusi UMKM terhadap PDRB Provinsi Jatim mencapai 54,98 %, dan inflasi Jatim hingga November 2017 mencapai 3,31%.

Dari sisi produksi, lanjutnya, kontribusi PDRB terbesar sampai dengan triwulan III tahun 2017 masih berasal dari tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masing-masing berkontribusi sebesar 28,79%, 18,25%, dan 13,56%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 59,34%.

“Dominannya konsumsi ini juga menunjukkan masih adanya daya beli masyarakat meskipun situasi secara keseluruhan mengalami penurunan, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah,” kata Sukardi.

Sedangkan komponen ekspor impor barang dan jasa memberikan kontribusi berturut-turut sebesar 15,35% dan 16,56% terhadap pembentukan PDRB Jatim secara keseluruhan.

“Capaian ini menunjukkan bahwa Jatim memiliki potensi perekonomian yang bagus, dan secara khusus di lapangan usaha perdagangan, baik kinerja perdagangan dalam maupun luar negeri juga menunjukkan kinerja yang menjanjikan,” terangnya.

Di akhir sambutannya, Sukardi berharap TPAKD dapat menstimulasi LJK seperti memberi akses pendanaan kepada sektor pertanian. “Saat ini sebanyak 38 juta masyarakat Jatim adalah petani dan hanya 2,7% saja yang memperoleh akses pendanaan dari perbankan,” katanya.

Selain itu, TPAKD diharapkan dapat mendukung penyusunan profil bisnis investasi di Jatim sekaligus merumuskan skema pembiayaan yang tepat terhadap investasi non fasilitas dan mampu mendorong pembentukan BPR pada 12 kab/kota di Jatim yang belum memiliki bank daerah dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). “Pembentukan BPR ini dapat mendukung proses peningkatan akses keuangan di Jatim,” katanya.

Sementara itu Kepala OJK Regional IV Jawa Timur yang juga Pengarah I TPAKD Jatim, Heru Cahyono mengatakan, rencana program kerja TPAKD Jatim pada Tahun 2018 akan difokuskan pada pengembangan satu atau dua kawasan terpadu yang dapat melibatkan lintas UPTD, dan mencakup value chain dari hulu ke hilir. Program ini relevansi dengan visi Jawa Timur sebagai sentra agro industri.

Heru menjelaskan, program ini akan dilakukan di beberapa daerah yakni Kota Batu, Kab. Malang dan kawasan Bromo-Tengger-Semeru. Selain itu, program kerja 2018 ini akan melanjutkan beberapa program 2017 seperti monitoring program pembiayaan di 2017, sosialisasi pengelolaan keuangan dan perluasan akses pembiayaan umbi porang. (humasprovjatim/dewi)

Subscribe to this RSS feed