Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Aliansi Buruh Yogyakarta gugat Sultan HB X dan menuntut kenaikan UMK

Aliansi Buruh Yogyakarta gugat Sultan HB X dan menuntut kenaikan UMK

Jogja-KoPi|Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menggugat Gubenur DIY atas diberlakukannya surat keputusan Gubernur no.235/KEP/2016 tentang Upah Minimum Kota (UMK) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Kamis (19/1).

Gugatan ABY merupakan respon lanjutan terkait ditetapkannya SK Gubernur DIY tentang UMK DIY 2017. Sebelumnya ABY menggelar sebuah aksi budaya "tepe Pepe" di depan keraton akhir Oktober 2016 yang bertujuan untuk mendesak Sultan Hamengkubuwono mempertimbangkan survey KHL sebagai mekanisme penetapan upah buruh. Namun, hasilnya Gubernur menetapkan UMK/Kota 2017 dengan besaran kenaikan upah rata-rata 8,25%.

"Kita sendiri beberapa kali sebelum penentuan UMK sudah mengirim beberapa surat kepada gubernur, untuk mempertimbangkan usulan dari teman-teman serikat pekerja. Hingga terakhir kita tanggal 31 Desember mengadakan aksi tepe pepe di depan keraton agar Gubernur mempertimbangkan usulan dari provinsi dan kabupaten untuk kenaikan upah minimum yang hanya dipatok 8,25%," jelas Deenta Juliant bendahara ABY.

Deenta Juliant juga menjelaskan bahwa upah minimum provinsi (UMP) DIY sendiri merupakan yang terendah dibandingkan provinsi lain, dengan besaran Rp 1.337.645 perbulan. Di sisi lain harga kebutuhan pokok, sembako, bbm terus naik serta dicabutnya subsidi listrik. UMP DIY yang rendah dirasa tidak mencukupi kebutuhan pekerja saat ini.

 

"Kita melihat bahwasanya 1,5 Jt hari ini hanya cukup untuk makan saja, tapi tidak mencangkup hal-hal yang lain, karena itu kita melihat bahwasanya proses penentuan UMK, yang mengacu pada PP 78 sudah kita tolak jauh-jauh hari, hal itu dirasa tidak demokratis. Kami meminta agar UMP dinaikkan sesuai dengan kehidupan di DIY dengan kisaran gaji 2 juta perbulan”, ujar Deenta.

Dengan gabungan beberapa asosiasi dan lembaga pekerja, ABY mengagendakan pendaftaran gugatan tentang SK UMK 2017 di PTUN. Gugatan tersebut berisi tuntutan untuk mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sahnya Surat keputusan Gubernur DIY nomor :235/KEP/2016 tentang penetapan upah Minimum kabupaten/kota, tertanggal 1 November 2016, memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan gubernur DIY nomor :235/KEP/2016 tentang Penetapan UMK, tertanggal 1 November 2016, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ABY berharap dengan adanya gugatan ini upah pekerja dan buruh DIY sesuai dengan kebutuhan pekerja dan Buruh Yogyakarta.

“Kami berharap agar upah buruh DIY sesuai dengan kebutuhan pekerja dan buruh Yogyakarta. Yogyakarta akan istimewa jika buruhnya istimewa," Papar Deenta Juliant. |Frenda Yentin|Syidiq Syaiful Ardli|

back to top