Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

ABY meminta Gubernur DIY melibatkan buruh di Dewan Pengupahan

ABY meminta Gubernur DIY melibatkan buruh di Dewan Pengupahan

Jogja-KoPi│Asosiasi Buruh Yogyakarta (ABY) meminta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwana X untuk melibatkan buruh DIY di Dewan Pengupahan sehingga buruh dapat memberikan rekomendasi terkait Upah Minimum Kerja (UPK) kepada gubernur.

Irsad Ade Irawan, DPD KSPSI saat diwawancari dikantor ABY mengatakan buruh DIY kurang terwakili di Dewan Pengupahan, sehingga hasil survey yang dilakukan buruh tidak dapat dijadikan rekomendasi untuk gubernur.

Untuk perwakilan provinsi DIY buruh yang tergabung dalam ABY hanya mendapatkan 1 kursi serta belum mendapatkan SK. Sedangkan, untuk tingkat kabupaten, Irsad mengatakan Jogja relatif memiliki perwakilan, Bantul satu perwakilan, Kulonprogo dan Gunung Kidul belum memiliki perwakilan.

“Hal ini mengakibatkan buruh Yogyakarta tidak bisa membicarakan hasil survey dalam Dewan Pengupahan dan tidak dapat dijadikan bahan rekomendasi bagi gubernur”, tambahnya.

Sementara, jumlah kursi keterwakilan buruh di Dewan Pengupahan telah diatur dalam Undang-Undang. Irsad mengatakan setiap 15 ribu buruh mendapatkan tiga kursi, namun ABY yang memiliki 15 ribu anggota hanya mendapatkan dua kursi karena salah perhitungan.

“Ketika kami menyampaikan memiliki anggota sebanyak 15 ribu di daerah Provinsi DIY, kami hanya mendapatkan 2 kursi. Kemudian dari hasil yang kami dapatkan ada salah perhitungan. Data kami yang 15 ribu hanya ditulis 5 ribu, jadi kami cuma dapat 2 kursi”, jelas Irsad.

Selain itu, juga terdapat kesalahan pengaturan dalam pembagian jumlah kursi di Dewan Pengupahan. Irsad mengatakan serikat buruh lain yang memiliki 15 ribu anggota buruh justru mendapatkan enam kursi.

“Serikat buruh lainnya hanya punya 15 ribu tapi dia dikasih 6 kursi. Harusnya 15 ribu kan baru dapat 3 kursi. Kami juga menemukan bahwa mereka masih mencantumkan pabrik yang sudah mati, dan itu masih dihitung”, tambahnya.

Untuk itu ABY meminta Gubernur DIY membuka peluang keterwakilan buruh DIY di Dewan Pengupahan sehingga buruh dapat memberikan rekomendasi terkait Upah Minimum Kerja (UPK) kepada gubernur.

“Maka kami meminta gubernur memperbaiki masalah tentang keterwakilan serikat-serikat buruh KSPSI pada khususnya, dan ABY pada umumnya agar dilibatkan dalam forum-forum dewan pengupahan dan LKS pripatif baik ditingkat kabupaten maupun provinsi”, kata Irsad.

“Maksud saya agar hal-hal seperti ini dibenarkan kembali, agar perwakilannya lebih bagus dan merata”, tambahnya.

back to top