Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

5 langkah ideal untuk masa depan Jogja

5 langkah ideal untuk masa depan Jogja

Jogja-KoPi| “Perlu adanya langkah ideal untuk perkembangan Jogja lima tahun ke depan, yaitu dengan merebut APBD, komitmen untuk menjadikan kota Jogja kota berwawasan lingkungan, berwawasan kemanusiaan, pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan kota yang berkeadilan sosial  dengan cara membentuk konsolidasi masyarakat sipil”, jelas Gregorius Sahdan, Kaprodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, saat diskusi Pasca Pilwali Warga Berdaya, Kamis (19/1).

Merebut APBD dengan cara melibatkan diri pada kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten dapat menjadi salah satu langkah untuk mengontrol APBD yang digunakan pemerintah. Menurut Gregorius Sahdan, APBD Jogja lima tahun terakhir telah digunakan untuk belanja pegawai dan DPRD.

“Ada kongkolikong antara DPRD dan Pemerintah. DPRD tidak berpihak kepada masyarakat, kalau dinilai antara 1-10, DPRD mendapatkan nilai 3,9 atas kinerjanya. APBD kita masih digunakan pemerintah dengan menggunakan SKPD,” ujar Gregorius Sahdan.

Kemudian, komitmen untuk menjadikan kota Jogja kota berwawasan lingkungan juga perlu dilakukan sehingga ruang terbuka hijau semakin banyak di Jogja. “Masyarakat kota Jogja semakin crowded, semakin tinggi tingkat stresnya sehingga membutuhkan ruang publik dan ruang hijau yang banyak”, jelas Gregorius Sahdan.

Gregorius Sahdan juga menjelaskan bahwa diperlukan komitmet untuk menjadikan kota Jogja sebagai kota berwawasan kemanusiaan. Kota yang ramah dengan siapa saja, dengan tujuan dapat digunakan model bagi kota lain baik dalam negara maupun mancanegara.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan baik dari segi kemanusiaan, kesehatan maupun keadilan perlu dilakukan. “Data harapan hidup tiap tahun menurun, tahun 2013, 75 tahun, kemudian 2014 73 tahun, dan 2015 antara 72-70 tahun. Aspek keberlanjutan belum ada dan diperhatikan hingga sekarang”, ujar Gregorius Sahdan.

Di sisi lain, mewujudkan kota yang berkeadilan sosial  dengan cara membentuk konsilidasi masyarakat sipil juga penting untuk dilakukan sehingga tidak ada diskriminasi dalam masyarakat Indonesia. “Tidak ada grand desaign antara Pemda dan DPRD agar masyarakat terpinggirkan. APBD hanya untuk kepentingan DPRD dan Pemerintah, kita harus berkonsilidasi untuk mengontrol hal tersebut”, papar Gregorius Sahdan. |Syidiq Syaiful Ardli|

 

back to top