Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

4 Pemda wajar tanpa pengecualian (WTP)

4 Pemda wajar tanpa pengecualian (WTP)

Yogyakarta-KoPi, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman Tahun 2013 kepada DPRD masing-masing di Gedung BPK RI Jalan Hos Cokroaminoto (22/5).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan daerah masing-masing, namun Walikota Yogyakarta diwakili Sekdanya dan Bupati Gunung Kidul diwakili oleh wakilnya, kemudia juga dihadiri pimpinan DPRD masing-masing.

“BPK RI memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam pemberian opini atas laporan keuangan antara lain adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, perundangan-undangan serta efektifitas sistem pengedalian intern,” Kepala BPK DIY Sunarto dalam awal samabutannya.

Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, untuk tahun 2013 sebanyak empat kabupaten/kota berhasil memperoleh opini “wajar tanpa pengecualian (WTP)” dengan paragraph penjelas; yaitu  Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan opini “wajar dengan pengecualian (WDP).”

Ketua DPRD Sleman, H. Koeswanto yang mewakili seluruh DPRD masing-masing daerah berharap agar hasil pemeriksaan yang mendapatkan catatan dari BPK agar segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Ia pun juga berharap apa-apa yang dilakukan agar selalu diridlai Allah Swt.

Reporter: Fahrurrazi

back to top