Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

18 ribu kasus hukum menjerat WNI di luar negeri

18 ribu kasus hukum menjerat WNI di luar negeri

Bantul-KoPi| Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan terdapat 18.384 kasus hukum yang menjerat Warga negara Indonesia di luar negeri pada tahun 2016, saat mengisi orasi di UMY, Selasa (25/4).

Kemenlu RI baru bisa menyelesaikan 64% kasus atau 11.065 kasus dari keseluruhan kasus yang ada. Kasus yang diselesaikan seperti kekerasan yang menimpa WNI dan gaji yang tidak dibayar kepada WNI. Sementara kasus sisanya masuk kedalam kategori tindak pidana berat seperti pembunuhan, narkoba dan tindak pidana lainnya.

Namun kasus yang paling marak menimpa WNI adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) pada wanita.

"Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TTPO) ke luar negeri inilah yang menjadi permasalahan utama kita, kaum wanita yang rentan dan miskin menjadi korban utamanya”, ujar Retno.

Sebagai bentuk antisipasi TTPO, Kemenlu RI akan memperkuat perlindungan WNI dengan menyelesaikan permasalahan dalam negeri yang menerapkan pengiriman TKI non prosedural. Selain itu KBRI dan KBHI juga membuka hotline setiap saat kepada semua pihak jika ingin mengajukan pengaduan bantuan.

"Kita membuka kontak komunikasi kepada semua WNI yang membutuhkan bantuan, dan laporan ini berbasis real time. Dalam hitungan menit laporan tersebut dapat masuk ke Kemenlu. Jika dalam waktu dekat tidak ditanggapi oleh tim, maka mereka dapat menghubungi menteri secara langsung”, ujarnya.

Perlindungan hukum kepada WNI memang saat ini menjadi fokus utama Kemenlu RI. Meski demikian, Kemenlu RI memprioritaskan pemberian perlindungan hukum terkait hak asasi manusia.|Syafiq Syaidul Ardli

back to top