Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Pemerintah Basyar al-Assad abaikan permintaan penyaluran bantuan kemanusiaan

anymous anymous

Sebagian besar permintaan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan di Suriah telah diabaikan oleh pemerintah Basyar al-Assad, jelas kepala bantuan kemanusiaan PBB, Stephen O'Brien.

Permintaan PBB itu dimaksud agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau sekitar 4,6 juta warga, namun tidak ditanggapi oleh rezim Suriah.

Jutaan warga itu tinggal di daerah terkepung atau sulit dijangkau. Akibatnya hanya 620 ribu warga Suriah yang bisa dijangkau untuk mendapat paket bantuan lengkap dari lembaga PBB, pada tahun 2015.

Kepada Dewan Keamanan (DK) PBB, O'Brien menjelaskan pihaknya telah berupaya mengajukan 113 permintaan izin pada pemerintah Suriah agar bisa mengirim konvoi bantuan oleh berbagai lembaga kemanusiaan. Namun hanya 10 persen saja dari jumlah diajukan yang disetujui seutuhnya.

10 persen lainnya memang disetujui oleh rezim Suriah, tetapi tidak ada persetujuan final, atau karena faktor keamanan dan tidak adanya kesepakatan perjalanan yang aman. Dilaporkan 3 persen bantuan ditahan karena berbagai alasan keamanan.

Sementara 75 persen permintaan tidak ditanggapi oleh pemerintah Suriah.

"Kelambanan seperti itu tidak dapat diterima. Dampak di lapangan begitu nyata. Pada 2013, kami sanggup menjangkau 2,9 juta orang dengan cara konvoi bantuan berbagai lembaga, tetapi (pada 2015) hanya 620 ribu orang", kata O'Brien.

"Tiap saat makin banyak warga yang tak bisa dijangkau, ketika konflik semakin intensif dan pertempuran semakin sengit", lanjutnya.

Tahun 2015 internasional menjangkau jutaan warga Suriah dengan berbagai bantuan kemanusiaan. Bantuan makanan disalurkan kepada sekitar 6 juta orang per bulan. Sementara sekitar 16 juta orang menerima bantuan kesehatan. Bantuan air, sanitasi dan peningkatan kebersihan menjangkau sebanyak 6,7 juta orang, serta bantuan barang kebutuhan dasar rumah tangga diterima hampir 4,8 juta orang.

Secara total, PBB menyebut ada setidaknya 13,5 juta warga Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan.

O'Brien mengkritik pihak-pihak yang terlibat perang serta dunia internasional yang tak berbuat banyak, sebagai penyebab utama berlarutnya krisis kemanusiaan di Suriah.

Oposisi tuduh tentara Assad curi bantuan kemanusiaan
Tahun lalu beredar foto-foto barang bantuan kemanusiaan internasional diambil dan dibagi-bagikan oleh milisi pro rezim. Foto lain menunjukkan kaleng-kaleng makanan berlabel PBB ditemukan dijual di beberapa toko dekat kota yang dikepung.

Oposisi mengklaim menemukan berbagai barang bantuan lembaga kemanusiaan di tempat-tempat yang ditinggalkan oleh militer rezim, di provinsi Idlib. Di pangkalan militer Mastouma ditemukan kotak-kotak berlogo organisasi bantuan internasional, termasuk dari WFP, ICRC, UNICEF dan UNHCR.

Militer rezim Assad juga dilaporkan memanfaatkan kota terkepung untuk memperoleh "uang suap", dengan membiarkan barang masuk atau orang diizinkan keluar setelah membayar uang dalam jumlah banyak. |Reuters|Risalah|

back to top