Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

ICAN Meraih Penghargaan Nobel Perdamaian 2017 Atas Upaya Perlucutan Total Senjata Nuklir

ICAN Meraih Penghargaan Nobel Perdamaian 2017 Atas Upaya Perlucutan Total Senjata Nuklir

KoPi| The International Campaign to Abolish Nuclear Weapon (ICAN) dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian 2017 dalam keberhasilannya mengupayakan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Traktat ini secara langsung menyatakan bahwa senjata pemusnah massal tersebut ilegal, sehingga segala kegiatan termasuk pengembangan, pengujian, produksi, dan penggunaan senjata nuklir dilarang. Perjanjian historis ini diadopsi oleh PBB pada 7 Juli 2017 dengan dukungan dari 122 negara.

ICAN adalah koalisi kampanye global yang terdiri dari masyarakat sipil dan organisasi non-negara di lebih dari 100 negara. ICAN senantiasa memobilisasi masyarakat di seluruh dunia untuk dapat menginspirasi, mempersuasi, dan menekan pemerintah masing-masing agar mendukung upaya pelarangan senjata nuklir.

Upaya ICAN selama satu dekade terakhir didasari oleh gagasan bahwa aturan pelarangan senjata nuklir seharusnya ditentukan oleh negara-negara non-pemilik. Paradigma bahwa senjata nuklir adalah sumber keamanan negara merupakan pemahaman yang salah kaprah. Senjata nuklir seharusnya dilihat dari kacamata konsekuensi kemanusiaan yang ditimbulkan. Ia menciptakan dampak yang destruktif dan tidak ada upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh umat manusia untuk mengelola dampaknya. Oleh karena itu, senjata nuklir harus dilarang secara total.

Di Indonesia, ICAN bermitra dengan Institute of International Studies (IIS), sebuah lembaga riset yang berdiri di bawah Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. IIS UGM sebagai satu-satunya mitra resmi ICAN di Indonesia, mengemban misi untuk memastikan pemerintah Indonesia mendukung seluruh upaya perlucutan senjata nuklir.

Muhadi Sugiono dan Yunizar Adiputera, dua peneliti IIS UGM, secara aktif hadir sebagai bagian dari ICAN dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi. Keduanya secara bergantian hadir dalam tiga Konferensi Dampak Kemanusiaan Senjata Nuklir di Oslo (2013), Nayarit (2014), dan Wina (2014); serta pertemuan Kelompok Kerja Perlucutan Senjata Nuklir PBB di Jenewa (2016). Selain memastikan dukungan pemerintah Indonesia, mereka juga diberi mandat untuk memonitor sikap yang diambil oleh pemerintah di negara-negara Asia Tenggara serta melakukan lobi-lobi informal kepada perwakilan diplomat yang hadir.

Yunizar Adiputera turut hadir di New York ketika traktat tersebut secara resmi diadopsi PBB. “Dampak kemanusiaan yang ditimbulkan senjata nuklir mengantar pada satu kesimpulan: senjata nuklir adalah ilegal dan sudah sepantasnya dilarang penuh kepemilikan dan penggunaannya,” ujar Yunizar.

Menanggapi keraguan terhadap absennya negara pemilik senjata nuklir dalam penandatanganan Traktat, Muhadi dan Yunizar menegaskan bahwa Traktat ini akan mendorong perubahan norma internasional. Perlahan, status ilegal yang disematkan kepada senjata nuklir melalui Traktat ini akan mengubah standar moral masyarakat internasional

“Saat sebuah negara memiliki senjata nuklir, mereka sering sekali merasa dirinya istimewa. Munculnya traktat ini dapat menghilangkan perasaan tersebut dan membuat opini buruk. Karena nantinya, negara pemilik senjata nuklir akan dicap sebagai negara yang buruk karena memiliki senjata tersebut,” terang Yunizar dalam konferensi pers di IIS UGM 22 September lalu.
Muhadi menambahkan contoh bahwa satu abad lalu, penjajahan masih dianggap laku yang wajar dilakukan. Namun seiring dengan upaya menarasikan penjajahan sebagai tindakan amoral, praktik ini tidak lagi dilihat sebagai sebuah kebanggan.

“Ketika traktat ini secara penuh berlaku, maka penduduk negara-negara pemilik senjata nuklir akan malu karena tindakan negaranya dinilai ilegal dan tidak bermoral berdasarkan aturan internasional. Ini masalah wacana siapa yang beradab yang tidak. Amerika Serikat kedudukannya akan sama dengan Korea Utara, sama-sama buruk karena memiliki senjata pemusnah massal yang ilegal. Kelak, memiliki senjata nuklir bukanlah sebuah kebanggaan,” tambah Muhadi.

Langkah Indonesia untuk menandatangani Traktat Pelarangan Senjata Nuklir pada seremoni di sesi Sidang Umum PBB 20 September lalu dipandang sebagai langkah yang tepat. Langkah tersebut menegaskan kembali keberpihakan moral negara kita terhadap kemanusiaan. Meski begitu, jalan Indonesia di isu perlucutan senjata nuklir masih panjang. Traktat Pelarangan Senjata Nuklir baru akan berlaku penuh dan mengikat setelah 50 negara meratifikasi ke dalam hukum domestik masing-masing.

Artinya, dukungan Indonesia terhadap dunia-bebas-senjata nuklir harus diwujudkan hingga ratifikasi Traktat ke dalam Undang-Undang. Sayangnya, Muhadi menambahkan, RUU mengenai perlucutan senjata seringkali tidak dianggap sebagai prioritas oleh DPR. Padahal ketika terjadi perang nuklir, dampak radiasi akan menyebabkan efek secara global. Misalnya penurunan rata-rata suhu hingga menyebabkan kegagalan panen dan krisis pangan. Ini tentu saja akan berdampak pula pada Indonesia.

“Saya harap bisa dimasukkan prolegnas dan bisa langsung diratifikasi paling lambat tahun depan, bersamaan dengan upaya ratifikasi pelarangan bom curah”, pungkas Muhadi Sugiono.

Di samping melakukan upaya-upaya di tingkat tinggi, mobilisasi dan kampanye dari kalangan akar rumput tak lupa ditempuh oleh IIS UGM. Beragam giat edukasi melalui media sosial, kuliah umum di berbagai universitas di Indonesia, penandatanganan petisi, human poster di titik keramaian, dan kegiatan bersepeda bersama telah dilakukan sejak 2012. Kedua jalur, baik di tingkat tinggi maupun di tingkat akar-rumput, akan terus diupayakan oleh IIS UGM untuk mendorong ratifikasi Pelarangan Senjata Nuklir oleh pemerintah Indonesia. (AN/NGP)

back to top