Menu
Gus Ipul Apresiasi Program Kepemilikan Rumah Bagi Driver Gojek

Gus Ipul Apresiasi Program Kepemili…

Surabaya-KoPi| Wakil Gu...

Akbar Tanjung: Munaslub cara utama selamatkan Golkar

Akbar Tanjung: Munaslub cara utama …

Sleman-KoPi| Wakil Dewa...

Siswa di Bantul diduga terjangkit Difetri

Siswa di Bantul diduga terjangkit D…

Sleman-KoPi| Satu siswa...

Peneliti mendeteksi tanah merekah di Yogyakarta

Peneliti mendeteksi tanah merekah d…

Jogja-KoPi|Dua akademisi ...

Pakde Karwo Minta Kepala OPD Gunakan Tradisi Intelektual Pada Budaya Kerja

Pakde Karwo Minta Kepala OPD Gunaka…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Wujudkan Kecintaan Nabi Muhammad, Gus Ipul Baca “Duhai Kanjeng Nabi”

Wujudkan Kecintaan Nabi Muhammad, G…

Surabaya-KoPi| Mewujudk...

Pemkot Yogyakarta tidak akan terima masukan masyarakat sebagai pribadi

Pemkot Yogyakarta tidak akan terima…

Jogja-KoPi|Wakil Wali Kot...

Pemuda peduli Pemilu

Pemuda peduli Pemilu

Jogja-KoPi| Partsipasi ...

Laksda Arie Soedewo: Laut Indonesia belum terkelola baik

Laksda Arie Soedewo: Laut Indonesia…

Sleman-KoPi|Kepala Bada...

UMKM Foords Plaza Geldboom

UMKM Foords Plaza Geldboom

Surabaya -KoPi| Artis p...

Prev Next

"FILM DOKUMENTER TRAGEDI MONTARA DI PARLEMEN AUSTRALIA"

"FILM DOKUMENTER TRAGEDI MONTARA DI PARLEMEN AUSTRALIA"

Kupang-KoPi| Senator Rachel Siewert anggota Senat Australia di Canberra menggagas pemutaran film dokumenter Taragedi Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor "A Crude Injustice" di Parlemen Australia pada pertengahan bulan Agustus ini untuk membuka mata para politisi negeri Kanguru terhadap tragedi kemanusiaan yang dialami rakyat Nusa Tenggara Timur.

"Kami sangat berterima kasih dengan inisiatif Senator Siewert tersebut, karena pemutaran film tersebut untuk mengenang delapan tahun tragedi kemanusiaan tumpahan minyak di Laut Timor akibat meledekannya anjungan minyak Montara pada 2009," kata Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Minggu.

Film dokumenter "A Crude Injustice" mengisahkan tentang tragedi tumpahan minyak yang menimpa rakyat di wilayah pesisir Timor Barat dan kepulauan Nusa Tenggara Timur yang telah kehilangan mata pencaharian sebagai petani rumput laut maupun sebagai nelayan akibat wilayah perairan setempat terkontaminasi dengan tumpahan minyak mentah, bercampur zat timah hitam dan bubuk kimia sangat beracun dispersant.

Kehidupan ekonomi dan kesehatan masyarakat pesisir Nusa Tenggara Timur mengalami sebuah titik balik yang memilukan, sehingga dengan pemutaran film "A Crude Injustice" diharapkan dapat membuka mata hati para politisi dan pemerintah Australia untuk turut menyelesaikan masalah tersebut.

"Kami juga merasa bangga dan mendukung penuh kebijakan Pemerintah Indonesia yang ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Pak Luhut Binsar Pandjaitan yang mendesak Pemerintah Australia untuk ikut bertanggungjawab menyelesaikan Petaka Tumpahan Minyak Montara tersebut," kata Tanoni.

"Lewat film dokumenter tersebut, kami berharap para politisi yang berada di Gedung Parlemen Australia dapat terurai hatinya untuk bersama pemerintah negeri itu ikut bertanggungjawab menyelesaikan tragedi Montara yang sudah delapan tahun berlalu itu," tambahnya.

Menurut Tanoni, kegiatan yang diprakarsai Senator Siewert itu sangat menarik untuk membuka mata dan telinga para politisi Australia tentang petaka kemanusiaan dan lingkungan yang maha dahsyat di Laut Timor pada delapan tahun lalu.

"Senator Rachel Siewert sejak awal kejadian hingga hari ini tetap tegak berdiri bersama kami untuk mengungkap sebuah kebenaran yang ditutup-tutupi oleh Pemerintah Australia terkait dengan tumpahan minyak tersebut," katanya.

Ia menambahkan berbagai upaya keras telah dilakukan hingga saat ini meski terus menuai berbagai rintangan dan tantangan yang tidak ringan.

"Berbagai upaya keras yang kami lakukan ini tidak hanya untuk mencari sebuah keadilan bagi lebih dari 100.000 rakyat Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban Montara".


"Namun, lebih dari itu, kami mau menyatakan kepada dunia dan khususnya Australia dan berbagai pihak yang berseberangan dengan kami bahwa kami bukanlah warga dunia kelas tiga, sehingga hak dan kepentingan kami dirampas begitu saja secara curang dan tidak adil," ujar Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Atas Laut Timor itu.

Tanoni menegaskan dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa "Kami tidak akan pernah berhenti bersuara hingga mendapatkan sebuah keadilan secara menyeluruh dan komprehensif".

back to top