Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Dewan HAM PBB Gelar Sidang

Dewan HAM PBB Gelar Sidang

KoPi| 6-10 Juli 2014 di Jenewa Swiss, Dewan HAM PBB menyelenggarakan Sidang International Government Working Group on Trans National Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights.

Hal ini sebagaimana Mandat Resolusi 26/9 tahun 2014 Dewan HAM PBB untuk menyusun instrumen dan mekanisme HAM yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya.

Resolusi tersebut muncul karena dukungan dari negara negara Asia, Afrika dan Amerika Latin yang merupakan korban dari perusahaan perusahaan transnasional dari era kolonialisme hingga sekarang.

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional diperlukan karena dalam permasalah lama maupun baru di bidang HAM, perusahaan transnasional terlibat pelanggaran HAM dengan karateristik :

1. Menciptakan sistem pembangunan yang ditimpang melalui struktur hubungan internasional yang menyebabkan pelanggaran HAM di level nasional. Model pembangunan yang timpang masuk ke kebijakan nasional suatu negara melalui perang agresi, subversi sebagai politik luar negeri, dan perjanjian internasional dilakukan dengan mempergunakan negara negara maju, lembaga keuangan internasional dan organisasi perdagangan dunia;

2.Mendukung rezim pelanggar HAM melalui penanaman modal asing, menyediakan fasilitas, dan mempergunakan prodesur demokrasi untuk menciptakan produk hukum yang meliberalkan sumber-sumber agraria, ketenagakerjaan, keuangan yang mengakibatkan capital violence yang didukung judicial violence.

Resolusi Dewan HAM PBB memiliki arti penting sekarang ini di tengah pemerintah Indonesia belum berhasil menegakan kedaulatannya di muka perusahaan transnasional di bidang pertanian pangan, pertambangan, perikanan dan lainnya.

Untuk mengawal proses, Koalisi ormas Indonesia mengirim 3 orang delegasi ke Jenewa: Rahmi Hertanti (IGJ), Irhas Ahmady (Walhi) dan Wensislaus Fatubun (Pusaka).

 

back to top