Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Dewan HAM PBB Gelar Sidang

Dewan HAM PBB Gelar Sidang

KoPi| 6-10 Juli 2014 di Jenewa Swiss, Dewan HAM PBB menyelenggarakan Sidang International Government Working Group on Trans National Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights.

Hal ini sebagaimana Mandat Resolusi 26/9 tahun 2014 Dewan HAM PBB untuk menyusun instrumen dan mekanisme HAM yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya.

Resolusi tersebut muncul karena dukungan dari negara negara Asia, Afrika dan Amerika Latin yang merupakan korban dari perusahaan perusahaan transnasional dari era kolonialisme hingga sekarang.

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional diperlukan karena dalam permasalah lama maupun baru di bidang HAM, perusahaan transnasional terlibat pelanggaran HAM dengan karateristik :

1. Menciptakan sistem pembangunan yang ditimpang melalui struktur hubungan internasional yang menyebabkan pelanggaran HAM di level nasional. Model pembangunan yang timpang masuk ke kebijakan nasional suatu negara melalui perang agresi, subversi sebagai politik luar negeri, dan perjanjian internasional dilakukan dengan mempergunakan negara negara maju, lembaga keuangan internasional dan organisasi perdagangan dunia;

2.Mendukung rezim pelanggar HAM melalui penanaman modal asing, menyediakan fasilitas, dan mempergunakan prodesur demokrasi untuk menciptakan produk hukum yang meliberalkan sumber-sumber agraria, ketenagakerjaan, keuangan yang mengakibatkan capital violence yang didukung judicial violence.

Resolusi Dewan HAM PBB memiliki arti penting sekarang ini di tengah pemerintah Indonesia belum berhasil menegakan kedaulatannya di muka perusahaan transnasional di bidang pertanian pangan, pertambangan, perikanan dan lainnya.

Untuk mengawal proses, Koalisi ormas Indonesia mengirim 3 orang delegasi ke Jenewa: Rahmi Hertanti (IGJ), Irhas Ahmady (Walhi) dan Wensislaus Fatubun (Pusaka).

 

back to top