Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Dewan HAM PBB Gelar Sidang

Dewan HAM PBB Gelar Sidang

KoPi| 6-10 Juli 2014 di Jenewa Swiss, Dewan HAM PBB menyelenggarakan Sidang International Government Working Group on Trans National Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights.

Hal ini sebagaimana Mandat Resolusi 26/9 tahun 2014 Dewan HAM PBB untuk menyusun instrumen dan mekanisme HAM yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya.

Resolusi tersebut muncul karena dukungan dari negara negara Asia, Afrika dan Amerika Latin yang merupakan korban dari perusahaan perusahaan transnasional dari era kolonialisme hingga sekarang.

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional diperlukan karena dalam permasalah lama maupun baru di bidang HAM, perusahaan transnasional terlibat pelanggaran HAM dengan karateristik :

1. Menciptakan sistem pembangunan yang ditimpang melalui struktur hubungan internasional yang menyebabkan pelanggaran HAM di level nasional. Model pembangunan yang timpang masuk ke kebijakan nasional suatu negara melalui perang agresi, subversi sebagai politik luar negeri, dan perjanjian internasional dilakukan dengan mempergunakan negara negara maju, lembaga keuangan internasional dan organisasi perdagangan dunia;

2.Mendukung rezim pelanggar HAM melalui penanaman modal asing, menyediakan fasilitas, dan mempergunakan prodesur demokrasi untuk menciptakan produk hukum yang meliberalkan sumber-sumber agraria, ketenagakerjaan, keuangan yang mengakibatkan capital violence yang didukung judicial violence.

Resolusi Dewan HAM PBB memiliki arti penting sekarang ini di tengah pemerintah Indonesia belum berhasil menegakan kedaulatannya di muka perusahaan transnasional di bidang pertanian pangan, pertambangan, perikanan dan lainnya.

Untuk mengawal proses, Koalisi ormas Indonesia mengirim 3 orang delegasi ke Jenewa: Rahmi Hertanti (IGJ), Irhas Ahmady (Walhi) dan Wensislaus Fatubun (Pusaka).

 

back to top