Menu
Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Australia 1972 cacat hukum

Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Austr…

Kupang-KoPi| Penulis Bu...

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tidur untuk pertanian

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tid…

Akademi Militer - Gubernu...

Gus Ipul berharap semua terbiasa baca shalawat

Gus Ipul berharap semua terbiasa ba…

  Surabaya-KoPi| Wa...

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Sleman-KoPi| Universita...

Teliti isu multikultur dalam film Indonesia

Teliti isu multikultur dalam film I…

Bantul-KoPi| Sejarah pe...

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Sektor UMKM

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Se…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan kedaulatan Laut Timor

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan k…

Kupang-KoPi|Pembela nel...

Kapolda DIY segera lakukan operasi pasar kontrol harga beras

Kapolda DIY segera lakukan operasi …

Sleman-KoPi|Kepala Pold...

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY digeser

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY d…

Sleman-KoPi|Polda DIY m...

Pengedar Sabu di Sleman berhasil ditangkap jajaran Polres Sleman

Pengedar Sabu di Sleman berhasil di…

Sleman-KoPi| Satuan res...

Prev Next

Kuasa dan Konstitusi

Kuasa dan Konstitusi

Ihwal kuasa dan konstitusi, nama Machiavelli tib-tiba berkelebat di benak saya. Melihat kelindan kuasa dan konstitusi di Indonesia tahun-tahun belakangan ini, menunjukkan “api totaliter” tampak belum sepenuhnya padam. Bahkan tampaknya sistem reformasi mewarisi "apinya totaliter" itu, tak ada "abu".

Kuasa yang dipisahkan, kuasa yang didistribusi, dan kuasa yang dibagi, sebagaimana disebutkan dalam konstitusi, kelihatan klise. Persoalan mungkin dapat dikatakan berbeda, ketika semangat penyelenggara negara berselingkuh dengan banyak kepentingan. Itu benar. Mendapatkan dasarnya dari konstitusi, itu juga tidak keliru.

UUD 1945 yg telah diubah menjadi UUD 1999-2002, menjadi salah satu sumber kekacauan, jika tak ingin disebut sumber utama. Preambule dan Batang Tubuh konstitusi lebih banyak memperlihatkan ketidacocokan maksud dan tujuan. Singkat kata, tidak sinkron, tetapi coba dihubung-hubungkan saja oleh para teoritisi hukum konstitusi.

Namun, apakah tanpa pengkhianatan-penghianatab kuasa terhadap konstitusionalisme, lantas kehidupan dapat berjalan lebih baik? Saya tidak terlalu yakin. Karena kelihatannya The Prince Machiavelli lebih lugas, culas, dan terbuka untuk menjadi kebutuhan setiap kuasa dan konstitusi, ketimbang The Spirit of Laws Montesquieu, atau Hans Kelsen, yg diajarkan di kelas-kelas hukum.

Machiavelli, salah satu putra terbaik Renaisans itu pernah cukup yakin dan meyakinkan banyak penguasa untuk menggunakan proposisi-proposisinya yang ekstrim. Ia tidak hanya melahirkan sejumlah besar penipuan dan pengkhianatan politik, juga memberi passion teoritik bagi sebagian besar totalitarianisme modern.

Adakah dosa par excellence itu harus dipertanggungjawabkan Machiavelli? Saya kira tidak. Sebab, demokrasi modern pun tak kalah kacau.

Sebagian kelihatannya masih hidup di bawah bayangan gagasan Machiavelli. Sebagaimana sebagian dunia yang lain yang masih hidup di bawah bayang-bayang Marx.

Banyak negara, kini, secara diam-diam, atau terbuka tetapi dengan sedikit modifikasi, mengadopsi jalan yang digubah Machiavelli, termasuk Indonesia.

Konsolidasi kuasa, dan posisi tawar kepentingan eksternal, bermuara di dalam konstitusi. Yang membuat itu semua kelihatan sebagai satu persoalan yg multikompleks dan “brengsek” ialah: seolah-olah kuasa dijalankan di atas konstitusi.

Konstitusi di titik ekstrim demikian, tak lebih dari trik kuasa: sebuah model dibangun di atasnya, untuk menutupi model yang sebenarnya. Sebuah pola didirikan di atasnya, untuk menyamarkan pola yang sebenarnya. Sehingga tak ada bedanya kita membicarakan konstitusi Indonesia, dan misalnya membandingkannya dengan konstitusi Amerika, Prancis, atau Jerman, India, hingga China. Ukuran menukik seperti tak berasal dari konstitusi.

Ketidaksinkronan demikian seperti proposisi yg diajukan Montesquieu yang hanya merujuk Inggris. Konsep pembatasan kekuasaannya justru tidak secermat Machiavelli yang merujuk konstitusi Sparta, konstitusi Solon, dan konstitusi Romawi, di mana cukup tegas memposisikan absolutisme kuasa.

Setiap kuasa harus dilindungi konstitusi. Tumbukan lahir dari sana. Dan itulah trend-nya. Machiavelli masih yg utama.

Sejak Renaisans, Reformasi, hingga kontra Reformasi dan mazhab idealis, hampir seluruhnnya saling menggulung, menjajal, menghabisi, dan mendirikan kembali gagasan dan bangunan tentang kuasa kekuasaan.

Hari ini, tumbukan-tumbukan itu sedang mencari titik didihnya. Dan kita sedang tidak siap untuk menyambutnya. Kita rakyat, bukan mereka penguasa kuasa dan konstitusi.[]


Susanto Polamolo, Direktur Lembaga Penelitian dan Pengkajian Konstitusi-LP2K.

back to top