Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Presiden Jokowi, mari kita rebut kembali Freeport

Presiden Jokowi, mari kita rebut kembali Freeport

Ada kabar baik bagi bangsa Indonesia, meskipun nilai rupiah di hari ini (18/11) melemah kembali menjadi Rp.13.800; per dolar AS. Kabar baik itu adalah tekad Presiden Jokowi untuk ngotot meminta PT. Freeport untuk mengikuti keinginan pemerintah melakukan perbaikan kontrak.

Saat ini cadangan emas yang dikelola PT. Freeport mencapai 16 juta kilogram. Sementara emas milik Indonesia sendiri yang disimpan BI hanya sejumlah 100.000 kilogram.

"Silakan saja kalau seandainya Freeport mau ngotot tidak mau penuhi permintaan presiden. Kalau itu dilakukan, kembalikan (kontrak karya)," kata Rizal Ramli di Jakarta, Rabu (18/11).

Bila itu benar bisa dilakukan pemerintah saat ini, tentu rakyat Indonesia akan sangat berterima kasih dengan pemerintahan Jokowi. Karena selama ini, selain Presiden Soekarno, belum ada Presiden Indonesia yang berniat melakukan itu.

Saat ini pemegang saham Freeport adalah Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (AS) – 81,28%, Pemerintah Indonesia – 9,36%, PT. Indocopper Investama – 9,36%. Selebihnya Indonesia hanya mendapatkan pajak dari usaha tersebut. Setidaknya selama tahun 1992 hingga 2004 Freeport telah menyetor ke Indonesia sejumlah 1 miliar dolar AS. Meskipun jumlah itu dinilai lumayan besar, namun tentu tidak seberapa bila Indonesia mendapatkan jatah saham yang jauh lebih besar.

Tentu tuntutan itu bukan perkara yang mudah, mengingat PT. Freeport sudah terbiasa mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Pada masa Orde Lama, ketika John F Kennedy menjadi Presiden AS dan menjalin hubungan baik dengan Soekarno, orang-orang yang memilik kepentingan dengan tambang Freeport merasa gerah dan resisten terhadap kebijakan Kennedy yang berjanji tidak mengutik-utik tambang emas tersebut dan sekaligus akan memberikan pinjaman terhadap Indonesia.

Memang tidak ada yang mampu membuktikan -atau setidaknya berniat membuktikan apakah ada hubungan antara tewasnya Kennedy tertembak oleh seorang yang tidak dikenal ketika tengah berpawai dengan kebijakannya untuk Indonesia. Namun, jelasnya, setelah Presiden Kennedy tewas, semua perjanjian dengan Indonesia tiba-tiba batal. Beberapa tahun kemudian, tiba-tiba pula PKI memberontak di tahun 1965 dan disusul diterimanya kontrak Freeport di tahun 1967.

Di luar cerita itu semua, niat pemerintah yang ingin tegas dalam mensikapi PT. Freeport adalah kabar baik dan harus didukung sepenuhnya oleh rakyat Indonesia. Perbaikan kontrak karya atau putus kontrak dengan PT Freeport tentu kita harapkan akan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, terutama masyarakat Papua yang selama ini justru terpinggirkan diantara kekayaan buminya.

Jadi, Presiden Jokowi, mari kita rebut kembali Freeport!

back to top