Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Pemerintah yang tidak lebih baik dari fasisme

foto: Darbender foto: Darbender

Setidaknya hampir lebih dua tahun ini masyarakat sibuk dengan booming batu akik. Booming ini juga ditandai dengan harga batu akik yang tidak lagi realistis. Satu buah batu akik bisa mencapai puluhan hingga milyaran rupiah. Sebut saja batu akik Bacan Doko milik mantan presiden SBY yang mencapai 3 milyar rupiah.

Fenomena ini juga diikuti dengan bersemangatnya masyarakat kecil untuk mencari dan menjajakan batu-batu yang mereka dapatkan. Harapan mereka tumbuh dan bersayap, seolah tren batu akik ini memberikan mereka sesuatu yang lebih menjanjikan ketimbang usaha lainnya. Para pemilik modal berlomba untuk membeli tanah dan menambang  yang akhirnya menimbulkan perkara lingkungan. Sementara para pengangguran menjadi penegecer yang menenteng satu atau dua kantong batu akik dengan harga yang luar biasa tanpa menemukan pembelinya.

Perihal booming dan tren apa yang bisa kita gambarkan sebagai melampaui kebutuhan riil masyarakat ini, sepertinya sudah menjadi hal lazim di Indonesia. Sebelumnya kita juga pernah melihat fenomena booming tanaman hias dan investasi bodong. Di tahun 90-an, masyarakat pernah juga disibukkan dengan bisnis yang disebut "kolomunyeng" (lingkaran setan). Bisnis untuk menyebut orang-orang yang mencari harta karun melalui yang disebut kekuatan supranatural. Ketika itu banyak terdengar orang-orang kehilangan harta bendanya seperti rumah demi mengikuti bisnis ini.

Pertanyaannya, mengapa masyarakat kita begitu mudah tergiur dengan usaha yang tidak realistis dan memilih bermimpi? Jawabannya tentu karena peran negara yang tidak hadir dalam kehidupan riil masyarakat. Negara dengan beberapa rejim pemerintahan yang telah berganti lebih suka mengembangkan ekonomi makro ketimbang pertumbuhan ekonomi mikro.

Peraih Nobel ekonomi 2004, Jean Tirole pernah mengomentari keadaan ekonomi Indonesia di pertengahan tahun 2000-an, bahwa ada yang aneh dalam wajah ekonomi Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki dua sisi yang berbeda, jika melihat pertumbuhan ekonomi makronya Indonesia terlihat baik, ada pertumbuhan sekitar 6 hingga 7 prosen.

Hal itu terlihat bagaimana geliat bursa saham dan banyaknya mobil mewah serta rumah mewah di Jakarta. Namun, berbeda ketika kita melihat ekonomi mikronya. Sektor riinya terlihat sangat lemah dengan tingkat pengangguran dan masyarakat miskin yang tinggi. Lazimnya, di semua negara, katanya, sektor riil atau ekonomi mikro merupakan penopang ekonomi utama negara. tetapi Indonesia tidak, terbalik, katanya dalam sebuah wawancara televisi saat itu.

Dari pemahaman ini, kita menjadi paham, bahwa semua fenomena yang kita lihat adalah akibat kebijakan ekonomi yang menempatkan ekonomi makro sebagai pondasi dasar ekonomi negara. Ekonomi makro menempatkan segelintir orang menguasai modal dan usaha. Sementara, sebagian besar rakyat hanya mendapatkan cerita-cerita indahnya tanpa merasakan realitasnya.

Seharusnya, jika pemerintah memang benar-benar merupakan alat negara untuk rakyatnya, maka pemerintah tidak membiarkan hal-hal seperti ini terus berkembang dalam masyarakat. Membiarkan masyarakat terombang-ambing dalam dunia mimpi tanpa ujung.

Pemerintahan Jokowi sudah seharusnya lebih memperhatikan ekonomi mikro, agar terjadi keseimbangan dan memberikan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang riil  serta kreatif lebih merata.

Ada banyak usaha yang bisa dilakukan, seperti pengelolaan lahan sempit menjadi usaha yang bernilai baik. Lumbung Mataraman, misalnya, adalah pola pengembangan dan pemanfaatan lahan sempit menjadi bernilai tinggi. Jika petani kita memiliki rata-rata lahan di bawah 1/5 hektar (Data Kemtan, 2010), dengan pendapatan sekitar 1,5 juta rupiah per bulan, maka model lumbung mataraman dengan lahan 500 meter persegi mampu menghasilkan 15 juta per bulan. Ini adalah satu contoh yang luar biasa, tetapi anehnya, hal-hal yang realisitis sperti ini tidak pernah menjadi perhatian serius.

Fenomena masyarakat sibuk dengan dunia usaha berbasis mimpi, adalah bukti bagaimana pemerintah tidak serius menangani masalah rakyatnya. Kebijakan menyerahkan segalanya pada pasar seharusnya perlu ditijau lagi. Terutama dalam konteks pengembangan usaha rakyat. Kreativitas masyarakat tidak akan terwujud ketika pemerintah abai dan terus menjadi agen 'hegemoni pasar'. 

Dalam model pemikirian seperti itu, analoginya adalah orang tua (negara) melepas tanggung jawab dan membiarkan anaknya (rakyat) hidup dan tumbuh sendiri dalam belatara alam liar tanpa bekal yang mencukupi. Pemerintah seperti ini, sungguh tidak lebih baik ketimbang fasis.

back to top