Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Nah, #ShameOnYouSby

Ilustrasi: www.ncpolicywatch.com Ilustrasi: www.ncpolicywatch.com
Pada saat bangsa menghadapi ujian transisi demokrasi, menuju pada konsolidasi demokrasi, sebagian elite politik menciptakan batu sandungan bernama UU Pilkada. UU tersebut akan memilih kepala daerah melalui DPRD, seperti masa Orde Baru. Walaupun peringatan para cendekia sosial dan politik cukup kuat bahwa mekanisme tersebut lebih berdampak negatif, elite politik dalam Koalisi Merah Putih tetap mengesyahkannya.
 

Pada saat bersamaan, Partai Demokrat memainkan drama politik penuh lika-liku, licin dan tidak melegakan banyak kalangan pro demokrasi. Bagaimana tidak, rapat paripurna pengesyahan RUU Pilkada menjadi UU diwarnai aksi walk out faksi Demokrat. Alasannya 1 dari 10 poin usulan Demokrat tidak digubris oleh para anggota DPRD, demikian pernyataan Syarief Hasan. Akibatnya, suara demokrat terbuang.

Drama belum selesai, sebab Ketua Partai Demokrat sekaligus Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sedang berada di luar negeri. SBY menyatakan bahwa dia kecewa dengan keputusan DPR atas UU Pilkada. Keheranan publik makin kental ketika SBY menyatakan bahwa dirinya dan Demokrat akan melakukan judicial review atau gugatan hukum ke MK.

Bagaimana mungkin seorang ketua partai tidak tahu keputusan para kader, dan tidak mampu mengarahkan keputusan politiknya? Bagaimana logikanya?

Dampak dari sikap SBY dan Demokrat yang tidak tegas dan mirip dram sinetron, media twitter melakukan gerakan hastag #ShameOnYouSby. Hastag tersebut mungkin merupakan bentuk kekecewaan mendalam. Beberapa walikota, seperti Ridwan Kamil di Bandung, menyatakan kekecewaan terhadap keputusan pengesyahan UU Pilkada.

Pengesahan UU Pilkada oleh Koalisi Merah Putih jelas memberi konsekuensi sangat besar pada laju dan kelancaran sistem politik demokrasi. Konsekuensi tersebut diantaranya kekuatan terpusat di DPRD yang melemahkan fungsi kepemerintahan eksekutif (kepala daerah). Selain itu, masyarakat tidak lagi memiliki hak melakukan kontrol secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan kepala daerah.

Transisi demokrasi Indonesia mengalami turbulensi berat. Rentan menuju kegagalan. Oleh sebab itu, upaya judicial review perlu dilakukan. Pihak-pihak yang melakukan judicial review harus bekerja tulus, bukan memainkan drama politik murahan.

back to top