Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

KPK Vs Polri, hukum atau politik?

KPK Vs Polri, hukum atau politik?

Jum'at, 23 Januari 2015, Bambang Widjojanto, wakil ketua KPK ditangkap polisi di jalan raya ketika mengantar anaknya pergi ke sekolah. Polisi melalui Humasnya menjelaskan penangkapan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan keterangan di sidang MK dalam kasus pilkada 2010.

Peristiwa ini sungguh mengejutkan dan luar biasa. Mengingat Bambang merupakan pejabat KPK yang oleh banyak orang dikenal memiliki integritas tinggi sebagai pendekar hukum di Indonesia. Apakah benar, Bambang yang dinilai memiliki integritas tersebut memiliki cacat hukum atau ada hal lain?

Tentu saja tidak ada orang yang sempurna di negeri ini. Bambang mungkin saja memang bersalah dan pantas ditangkap atas kesalahannya. Tetapi, bagi kita, penangkapan Bambang ada sesuatu yang aneh mengingat ada latar pertarungan politik yang sangat keras saat menjelang penunjukkan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Budi Gunawan dikenal masyarakat sebagai kader yang sangat dekat dengan Megawati Soekarno Putri dan menjadi terkesan dipaksakan untuk menjadi Kapolri ketika ternyata ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus rekening gendut. Realita ini tampaknya menyulut kemarahan pihak-pihak tertentu yang mendukung Budi Gunawan. Pro dan Kontra semakin memanas saat Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan hingga ada kepastian hukumnya.

Akibatnya kita menyaksikkan Abraham Samad dan KPK diserang secara wacana oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya. Sebelumnya, Hasto Krisyanto Pejabat pelaksana Sekretaris Umum PDI-P juga menyerang Abraham Samad berkaitan dengan tuduhan aktivitas politiknya. Aktivis gerakkan seperti Front Aktivis se Indonesia (Fraksi dll) yang berisi gabungan aktivis mahasiswa pun bereaksi untuk membela Abraham Samad dan KPK (baca: Abraham Samad harus lawan Hasto Krisyanto).

Dari rangkain peristiwa ini kita menjadi mencium 'sesuatu' dan menduga-duga apakah ada sebuah konspirasi poltik yang kemudian menyeret Bambang Widjojanto ke dalam kasus hukum saat ini.

Tentu saja, kita menjadi prihatin, bila memang Bambang ditangkap karena sebenarnya akibat marahnya satu dua orang besar di negeri ini. Tetapi semoga tidak seperti itu.

Ketahuilah, bila ini benar, kita tengah berada dalam sebuah negara yang dikuasai oleh kepentingan beberapa orang. Lembaga hukum sudah tidak mampu berdaulat karena disetir oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Politik kepentingan menjadi panglima. Hukum hanya menjadi alat yang bisa direkayasa untuk mematikan pihak lain. Artinya rakyat dalam keadaan berbahaya.

Namun, semoga saja apa yang kita duga itu semua salah. Kita juga tidak bisa menuduh Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto salah. Semua harus diverifikasi kebenarannya. Pengadilan adalah proses hukum yang menentukan itu semua. Kita harus percaya, meskipun itu tetes kecil dari rasa percaya kita terhadap lembaga hukum kita. Mau apa lagi? 

back to top