Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

KPK Vs Polri, hukum atau politik?

KPK Vs Polri, hukum atau politik?

Jum'at, 23 Januari 2015, Bambang Widjojanto, wakil ketua KPK ditangkap polisi di jalan raya ketika mengantar anaknya pergi ke sekolah. Polisi melalui Humasnya menjelaskan penangkapan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan keterangan di sidang MK dalam kasus pilkada 2010.

Peristiwa ini sungguh mengejutkan dan luar biasa. Mengingat Bambang merupakan pejabat KPK yang oleh banyak orang dikenal memiliki integritas tinggi sebagai pendekar hukum di Indonesia. Apakah benar, Bambang yang dinilai memiliki integritas tersebut memiliki cacat hukum atau ada hal lain?

Tentu saja tidak ada orang yang sempurna di negeri ini. Bambang mungkin saja memang bersalah dan pantas ditangkap atas kesalahannya. Tetapi, bagi kita, penangkapan Bambang ada sesuatu yang aneh mengingat ada latar pertarungan politik yang sangat keras saat menjelang penunjukkan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Budi Gunawan dikenal masyarakat sebagai kader yang sangat dekat dengan Megawati Soekarno Putri dan menjadi terkesan dipaksakan untuk menjadi Kapolri ketika ternyata ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus rekening gendut. Realita ini tampaknya menyulut kemarahan pihak-pihak tertentu yang mendukung Budi Gunawan. Pro dan Kontra semakin memanas saat Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan hingga ada kepastian hukumnya.

Akibatnya kita menyaksikkan Abraham Samad dan KPK diserang secara wacana oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya. Sebelumnya, Hasto Krisyanto Pejabat pelaksana Sekretaris Umum PDI-P juga menyerang Abraham Samad berkaitan dengan tuduhan aktivitas politiknya. Aktivis gerakkan seperti Front Aktivis se Indonesia (Fraksi dll) yang berisi gabungan aktivis mahasiswa pun bereaksi untuk membela Abraham Samad dan KPK (baca: Abraham Samad harus lawan Hasto Krisyanto).

Dari rangkain peristiwa ini kita menjadi mencium 'sesuatu' dan menduga-duga apakah ada sebuah konspirasi poltik yang kemudian menyeret Bambang Widjojanto ke dalam kasus hukum saat ini.

Tentu saja, kita menjadi prihatin, bila memang Bambang ditangkap karena sebenarnya akibat marahnya satu dua orang besar di negeri ini. Tetapi semoga tidak seperti itu.

Ketahuilah, bila ini benar, kita tengah berada dalam sebuah negara yang dikuasai oleh kepentingan beberapa orang. Lembaga hukum sudah tidak mampu berdaulat karena disetir oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Politik kepentingan menjadi panglima. Hukum hanya menjadi alat yang bisa direkayasa untuk mematikan pihak lain. Artinya rakyat dalam keadaan berbahaya.

Namun, semoga saja apa yang kita duga itu semua salah. Kita juga tidak bisa menuduh Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto salah. Semua harus diverifikasi kebenarannya. Pengadilan adalah proses hukum yang menentukan itu semua. Kita harus percaya, meskipun itu tetes kecil dari rasa percaya kita terhadap lembaga hukum kita. Mau apa lagi? 

back to top