Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Kinerja pemerintahan Jokowi

Kinerja pemerintahan Jokowi
Seluruh rakyat Indonesia sungguh menanti kinerja pemerintahan Joko Widodo untuk menjawab berbagai masalah nasional. Isu kemiskinan, marjinalisasi ekonomi kaum petani dan buruh, kondisi infrastruktur, serta korupsi adalah beberapa diantara masalah tersebut. Apa yang dibutuhkan oleh pemerintahan Jokowi agar bisa menjawab masalah-masalah tersebut?

Presiden Joko Widodo harus memiliki kesiapan matang terutama dalam pengorganisasian negara agar kebijakan-kebijakan pembangunan mampu secara optimal menjawab masalah nasional. Pegorganisasian ini dimula dari struktur kabinet yang diisi oleh para figur pemimpin yang profesional. Figur profesional berarti dia memiliki kapasitas, pengalaman dan komitmen dalam bidang pekerjaannya.

Selain profesional, mereka harus bersih dari noda korupsi. Sekali Jokowi memasukkan figur yang terjerat atau kemungkinan terjerat tindak pidana korupsi maka efeknya tidak sekedar nama baik Jokowi. Lebih dari itu, figur korup tidak akan pernah bekerja tulus dan optimal melayani kepentingan umum.

Langkah Jokowi mengirimkan calon-calon menteri dalam kabinetnya ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan) sudah tepat. Uji kelayakan tidak hanya sekedar berbasis kesehatan fisik dan emosi, namun juga kesehatan praktik politik selama ini. Praktik politik yang korup, manipulatif dan anti kepentingan publik atau tidak.

Paska pengembalian nama-nama oleh KPK dan PPATK, Jokowi bisa bekerja keras mencari figur-figur tepat untuk kabinetnya.

Kabinet menteri yang sehat fisik, mental dan bersih dari malpraktik politik merupakan variabel penentu kualitas kinerja pemerintahan Jokowi. Kabinet tersebut akan melakukan kerja keras berbasis pada penghambaan terhadap kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia. 

Efek kabinet yang kecil kemungkinan melakukan malpraktik politik adalah perbaikan pada sistem keorganisasian negara. Seperti kemampuan mendorong birokrasi pemerintahan untuk bekerja keras dengan prinsip democratic governance; transparan, partisipatif dan akuntabel.

Rakyat Indonesia menanti kinerja pemerintahan Jokowi denga kabinet yang bersih dari korupsi dan bermental baja demi masa depan yang lebih bercahaya.

back to top