Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Kinerja pemerintahan Jokowi

Kinerja pemerintahan Jokowi
Seluruh rakyat Indonesia sungguh menanti kinerja pemerintahan Joko Widodo untuk menjawab berbagai masalah nasional. Isu kemiskinan, marjinalisasi ekonomi kaum petani dan buruh, kondisi infrastruktur, serta korupsi adalah beberapa diantara masalah tersebut. Apa yang dibutuhkan oleh pemerintahan Jokowi agar bisa menjawab masalah-masalah tersebut?

Presiden Joko Widodo harus memiliki kesiapan matang terutama dalam pengorganisasian negara agar kebijakan-kebijakan pembangunan mampu secara optimal menjawab masalah nasional. Pegorganisasian ini dimula dari struktur kabinet yang diisi oleh para figur pemimpin yang profesional. Figur profesional berarti dia memiliki kapasitas, pengalaman dan komitmen dalam bidang pekerjaannya.

Selain profesional, mereka harus bersih dari noda korupsi. Sekali Jokowi memasukkan figur yang terjerat atau kemungkinan terjerat tindak pidana korupsi maka efeknya tidak sekedar nama baik Jokowi. Lebih dari itu, figur korup tidak akan pernah bekerja tulus dan optimal melayani kepentingan umum.

Langkah Jokowi mengirimkan calon-calon menteri dalam kabinetnya ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan) sudah tepat. Uji kelayakan tidak hanya sekedar berbasis kesehatan fisik dan emosi, namun juga kesehatan praktik politik selama ini. Praktik politik yang korup, manipulatif dan anti kepentingan publik atau tidak.

Paska pengembalian nama-nama oleh KPK dan PPATK, Jokowi bisa bekerja keras mencari figur-figur tepat untuk kabinetnya.

Kabinet menteri yang sehat fisik, mental dan bersih dari malpraktik politik merupakan variabel penentu kualitas kinerja pemerintahan Jokowi. Kabinet tersebut akan melakukan kerja keras berbasis pada penghambaan terhadap kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia. 

Efek kabinet yang kecil kemungkinan melakukan malpraktik politik adalah perbaikan pada sistem keorganisasian negara. Seperti kemampuan mendorong birokrasi pemerintahan untuk bekerja keras dengan prinsip democratic governance; transparan, partisipatif dan akuntabel.

Rakyat Indonesia menanti kinerja pemerintahan Jokowi denga kabinet yang bersih dari korupsi dan bermental baja demi masa depan yang lebih bercahaya.

back to top