Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Kabinet, wajah transaksi politik

foto: www.economist.com foto: www.economist.com

Kabinet merupakan unsur kekuasaan pemerintah eksekutif yang secara langsung melaksanakan berbagai kebijakan publik. Kepentingan hajat hidup orang banyak dipengaruhi oleh bagaimana kekuatan komitmen dan kualitas kinerja kabinet pemerintahan.

Jokowi dan JK sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014-2019 harus menciptakan kabinet yang kuat sebagai tim kerja pemerintahan, sekaligus mampu merealisasikan mandat konstitusi melalui implementasi kebijakan. Sayangnya, aroma transaksi politik tercium. Syahwat berkuasa dari parpol-parpol meminta jatah posisi dalam kabinet.

Paska kekecewan berat kalangan aktivis demokrasi, pegiat HAM dan keadilan atas masuknya Hendropriyono kedalam penasehat tim transisi pemerintahan, kini Jokowi mesti berani menolak upaya parpol-parpol oportunis yang memburu kekuasaan semata. Sebab, sekali memasukkan kabinet yang berbasis pada transaksi politik maka rakyat tidak akan mendapatkan masa depan yang lebih baik.

Kabinet kuat paling tidak harus memiliki unsur bebas dari tokoh yang korup, tidak terikat parpol atau menjabat sebagai pejabat parpol, bersikap profesional, dan terbukti berintegritas dalam melayani kepentingan publik. Kabinet seperti inilah yang akan mampu mewujudkan mandat rakyat pemerintah kedalam kebijakan yang menjawab masalah-masalah akut bangsa seperti korupsi, kemiskinan, keterbelakangan pembangunan di daerah terpencil, kekerasan dan kriminalitas.

Nah, Jokowi dan JK jangan menampilkan wajah transaksi politik dalam kabinet pemerintahan periode 2014-2019 ini.

back to top