Menu
Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Prev Next

Kabinet, wajah transaksi politik

foto: www.economist.com foto: www.economist.com

Kabinet merupakan unsur kekuasaan pemerintah eksekutif yang secara langsung melaksanakan berbagai kebijakan publik. Kepentingan hajat hidup orang banyak dipengaruhi oleh bagaimana kekuatan komitmen dan kualitas kinerja kabinet pemerintahan.

Jokowi dan JK sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014-2019 harus menciptakan kabinet yang kuat sebagai tim kerja pemerintahan, sekaligus mampu merealisasikan mandat konstitusi melalui implementasi kebijakan. Sayangnya, aroma transaksi politik tercium. Syahwat berkuasa dari parpol-parpol meminta jatah posisi dalam kabinet.

Paska kekecewan berat kalangan aktivis demokrasi, pegiat HAM dan keadilan atas masuknya Hendropriyono kedalam penasehat tim transisi pemerintahan, kini Jokowi mesti berani menolak upaya parpol-parpol oportunis yang memburu kekuasaan semata. Sebab, sekali memasukkan kabinet yang berbasis pada transaksi politik maka rakyat tidak akan mendapatkan masa depan yang lebih baik.

Kabinet kuat paling tidak harus memiliki unsur bebas dari tokoh yang korup, tidak terikat parpol atau menjabat sebagai pejabat parpol, bersikap profesional, dan terbukti berintegritas dalam melayani kepentingan publik. Kabinet seperti inilah yang akan mampu mewujudkan mandat rakyat pemerintah kedalam kebijakan yang menjawab masalah-masalah akut bangsa seperti korupsi, kemiskinan, keterbelakangan pembangunan di daerah terpencil, kekerasan dan kriminalitas.

Nah, Jokowi dan JK jangan menampilkan wajah transaksi politik dalam kabinet pemerintahan periode 2014-2019 ini.

back to top