Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Joko Widodo, mengapa oh mengapa...

foto: kompolnas.go.id foto: kompolnas.go.id

Presiden Joko Widodo 'Jokowi' kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial terkait dengan jabatan lembaga negara. Kali ini presiden mengajukan satu-satunya calon Kapolri. Tanpa verifikasi KPK, hanya rekomendasi dari kompolnas. Tentu saja keputusan ini menghentak publik Indonesia, terutama kalangan aktivis anti-korupsi. Sebab Budi Gunawan termasuk pejabat polisi yang memiliki rekening gendut. Tercatat rekeningnya mencapai 22,2 Milyar Rupiah. 

Posisi kepala kepolisian Republik Indonesia termasuk dalam hak prerogatif presiden, tentu saja nanti DPR yang ikut mengevaluasi dan mengesyahkan. Namun, pertanyaan menggelitik tersebut adalah mengapa pengajuan calon kapolri berlawanan dengan komitmen menjadikan pemerintahan Jokowi bersih dari korupsi?

Komisi III DPR meminta Budi Gunawan untuk mengklarifikasi tudingan rekening gendut yang ditujukan kepadanya. Tentu agar masyarakat menjadi tenang, dan percaya bahwa kepolisian akan diorganisasi oleh pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan seksional memperkaya diri sendiri. Apalagi isu bahwa Budi Gunawan mendapat posisi tersebut karena balas budi untuk Megawati Soekarno Puteri. Isu ini akan merugikan institusi polisi yang masih dalam sorotan publik terkait kinerja buruk pengabdiannya.

Alasan Jokowi bahwa kebijakan tersebut berdasar rekomendasi kompolnas tidak cukup. Sebagai presiden, dirinya bertanggung jawab penuh memberi kejelasan-kejelasan. Sebab ini menjadi bagian dari akuntabilitas politik. Kecuali Jokowi ingin berlari dari hal ini.

Rakyat Indonesia berharap pilihan kebijakan posisi jabatan kapolri sungguh-sungguh berdasar pada transparansi, akuntabilitas dan aspirasi masyarakat. Kepolisian merupakan ujung tombak penegakan hukum. Sedangkan negara bangsa ini makin maju dan berkeadilan jika hukumnya tidak termanipuasi oleh kepentingan-kepentingan seksional yang sempit.

Semoga pemimpin baru dalam tubuh kepolisian makin memperkuat arah transformasi Indonesia menuju bangsa yang kuat, mandiri, maju dan demokratis.

back to top