Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Joko Widodo, mengapa oh mengapa...

foto: kompolnas.go.id foto: kompolnas.go.id

Presiden Joko Widodo 'Jokowi' kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial terkait dengan jabatan lembaga negara. Kali ini presiden mengajukan satu-satunya calon Kapolri. Tanpa verifikasi KPK, hanya rekomendasi dari kompolnas. Tentu saja keputusan ini menghentak publik Indonesia, terutama kalangan aktivis anti-korupsi. Sebab Budi Gunawan termasuk pejabat polisi yang memiliki rekening gendut. Tercatat rekeningnya mencapai 22,2 Milyar Rupiah. 

Posisi kepala kepolisian Republik Indonesia termasuk dalam hak prerogatif presiden, tentu saja nanti DPR yang ikut mengevaluasi dan mengesyahkan. Namun, pertanyaan menggelitik tersebut adalah mengapa pengajuan calon kapolri berlawanan dengan komitmen menjadikan pemerintahan Jokowi bersih dari korupsi?

Komisi III DPR meminta Budi Gunawan untuk mengklarifikasi tudingan rekening gendut yang ditujukan kepadanya. Tentu agar masyarakat menjadi tenang, dan percaya bahwa kepolisian akan diorganisasi oleh pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan seksional memperkaya diri sendiri. Apalagi isu bahwa Budi Gunawan mendapat posisi tersebut karena balas budi untuk Megawati Soekarno Puteri. Isu ini akan merugikan institusi polisi yang masih dalam sorotan publik terkait kinerja buruk pengabdiannya.

Alasan Jokowi bahwa kebijakan tersebut berdasar rekomendasi kompolnas tidak cukup. Sebagai presiden, dirinya bertanggung jawab penuh memberi kejelasan-kejelasan. Sebab ini menjadi bagian dari akuntabilitas politik. Kecuali Jokowi ingin berlari dari hal ini.

Rakyat Indonesia berharap pilihan kebijakan posisi jabatan kapolri sungguh-sungguh berdasar pada transparansi, akuntabilitas dan aspirasi masyarakat. Kepolisian merupakan ujung tombak penegakan hukum. Sedangkan negara bangsa ini makin maju dan berkeadilan jika hukumnya tidak termanipuasi oleh kepentingan-kepentingan seksional yang sempit.

Semoga pemimpin baru dalam tubuh kepolisian makin memperkuat arah transformasi Indonesia menuju bangsa yang kuat, mandiri, maju dan demokratis.

back to top