Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

G/30/S/PKI dan Nasib Pancasila

G/30/S/PKI dan Nasib Pancasila

30 September 1965 adalah tahun kepedihan dan kesedihan. Tidak saja bagi para keluarga korban pembantaian yang terjadi sepanjang September hingga Oktober 1965, tetapi juga bagi bangsa ini. beberapa jendral dibantai dengan sadis oleh kaum PKI dan setelahnya sekitar 3 juta masyarakat yang ditandai sebagai PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur ganti terbantai dan sisanya masuk bui tanpa pengadilan.

Bantai membantai dalam perebutan kekuasaan ini, sebelumnya telah terjadi di sepanjang tahun 1948 setelah pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin Muso gagal. Tercatat di sejumlah wilayah di Jawa Timur kaum agama (Islam) di tahun 1949-50 dibantai dengan sadis oleh PKI bersamaan dengan dibakarnya masjid-masjid beserta isinya.

Semua itu, kita mencatatnya sebagai dialektika sejarah muram bangsa Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Di sini, kita juga menyaksikkan kesengsaraan mereka yang tertindas akibat kekejian politik. Lantas, siapakah yang salah bila kita melihatnya dari sudut kemanusiaan? ideologi yang buta atau pemimpin yang otoriter? Tentu dari sisi pandang seperti itu kita akan menyalahkan keduanya.

Dalam nuansa politik kebangsaan, tentu kita sangat lemah untuk bisa menyalahkan para pelaku sejarah di awal kemerdekaan tersebut. Dialektika politik seperti itu terjadi pula misalnya di Amerika Serikat di masa Perang Saudara, 1861–1865. Jefferson Davis mengumumkan memisahkan diri dari Amerika Serikat karena tidak setuju dengan pembebasan kaum budak yang digagas Presiden Abraham Lincoln. Artinya, dalam pandangan poltik ideologis, setiap kaum punya hak untuk memaksakan kehendak politiknya bila mampu di awal berdirinya sebuah bangsa.

Namun, bagi kita, peristiwa suram 1948-1965 haruslah menjadi pelajaran, bahwa ideologi politik yang anti kemajemukan yang niscaya dalam alam nusantara adalah berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Politik yang memaksakan satu tujuan bagi kenyamanan satu kaum akan mengakibatkan pertumpahan darah yang tiada henti. Kesadaran politik ini pula yang meriwayati lahirnya Pancasila sebagai  ideologi bangsa.

Pancasila merupakan pengikat metafisik yang menjadi roh bangsa Indonesia. Melalui dasar yang transendental atau berketuhanan, bangsa ini kemudian berproyeksi pada tata kehidupan yang adil dan sejahtera secara bersama dan beradab. Tetapi, apakah saat ini kita konsisten dan konsekuen dengan ideologi Pancasila dan menghasilkan apa yang seharusnya menjadi tujuan ideologi Pancasila? Itu pertanyaan selanjutnya di antara memori kolektif kita perihal G/30/S/PKI.

back to top