Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

G/30/S/PKI dan Nasib Pancasila

G/30/S/PKI dan Nasib Pancasila

30 September 1965 adalah tahun kepedihan dan kesedihan. Tidak saja bagi para keluarga korban pembantaian yang terjadi sepanjang September hingga Oktober 1965, tetapi juga bagi bangsa ini. beberapa jendral dibantai dengan sadis oleh kaum PKI dan setelahnya sekitar 3 juta masyarakat yang ditandai sebagai PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur ganti terbantai dan sisanya masuk bui tanpa pengadilan.

Bantai membantai dalam perebutan kekuasaan ini, sebelumnya telah terjadi di sepanjang tahun 1948 setelah pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin Muso gagal. Tercatat di sejumlah wilayah di Jawa Timur kaum agama (Islam) di tahun 1949-50 dibantai dengan sadis oleh PKI bersamaan dengan dibakarnya masjid-masjid beserta isinya.

Semua itu, kita mencatatnya sebagai dialektika sejarah muram bangsa Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Di sini, kita juga menyaksikkan kesengsaraan mereka yang tertindas akibat kekejian politik. Lantas, siapakah yang salah bila kita melihatnya dari sudut kemanusiaan? ideologi yang buta atau pemimpin yang otoriter? Tentu dari sisi pandang seperti itu kita akan menyalahkan keduanya.

Dalam nuansa politik kebangsaan, tentu kita sangat lemah untuk bisa menyalahkan para pelaku sejarah di awal kemerdekaan tersebut. Dialektika politik seperti itu terjadi pula misalnya di Amerika Serikat di masa Perang Saudara, 1861–1865. Jefferson Davis mengumumkan memisahkan diri dari Amerika Serikat karena tidak setuju dengan pembebasan kaum budak yang digagas Presiden Abraham Lincoln. Artinya, dalam pandangan poltik ideologis, setiap kaum punya hak untuk memaksakan kehendak politiknya bila mampu di awal berdirinya sebuah bangsa.

Namun, bagi kita, peristiwa suram 1948-1965 haruslah menjadi pelajaran, bahwa ideologi politik yang anti kemajemukan yang niscaya dalam alam nusantara adalah berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Politik yang memaksakan satu tujuan bagi kenyamanan satu kaum akan mengakibatkan pertumpahan darah yang tiada henti. Kesadaran politik ini pula yang meriwayati lahirnya Pancasila sebagai  ideologi bangsa.

Pancasila merupakan pengikat metafisik yang menjadi roh bangsa Indonesia. Melalui dasar yang transendental atau berketuhanan, bangsa ini kemudian berproyeksi pada tata kehidupan yang adil dan sejahtera secara bersama dan beradab. Tetapi, apakah saat ini kita konsisten dan konsekuen dengan ideologi Pancasila dan menghasilkan apa yang seharusnya menjadi tujuan ideologi Pancasila? Itu pertanyaan selanjutnya di antara memori kolektif kita perihal G/30/S/PKI.

back to top