Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Birokrasi parasit dan nasib pembangunan

Foto:asiapacific.anu.edu.au Foto:asiapacific.anu.edu.au
Apa yang dibutuhkan dari kelancaran dan kesuksesan program pembangunan pro rakyat? Adalah birokrasi yang cepat bergerak, berkomitmen pengabdian pada rakyat, dan menegakkan hukum demi keadilan. Namun, jika birokrasi bermental parasit maka pembangunan akan membusuk, kering dan gabuk (kosong). 

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sampai saat ini, berdasar laporan Komisi Aparatur Sipil Negara, mencapai 4,3 juta orang. Sebagian besar menduduki posisi dalam birokrasi pemerintahan (birokrat). Para birokrat negara tersebut tersebar di departemen dan dinas dari pusat sampai level daerah.

Namun tenaga dalam birokrasi negara tersebut selama ini masih belum memperlihatkan kinerja yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Ciri umum dalam birokrasi Indonesia, merujuk pada penelitian ilmu politik, diantaranya lamban bekerja, memperumit pelayanan publik, boros pembiayaan, penyakit nepotisme dan korupsi, serta bersikap elitis atau feodalistik.

Ciri-ciri tersebut di atas menciptakan sebentuk mental umum: parasit. Pada dunia biologi, parasit merupakan unsur tumbuhan atau makhluk hidup yang lebih sering merugikan pihak atau tubuh yang ditempatinya. Sebab parasit tidak pernah memberi namun menghisap dan menghisap unsur-unsur nutrisi tanpa memberi timbal balik baik.

Menganalogikan birokrasi seperti parasit mungkin terlalu berlebihan. Sebab banyak birokrat yang telah bekerja keras dan berhasil menciptakan prestasi-prestasi luar biasa. Namun demikian kondisi umum birokrasi saat ini seolah membenarkan analogi tersebut.

Sampai-sampai Menteri Susi Pudjiastuti membuat pernyataan resmi bahwa dirinya akan mundur apabila birokrasi bekerja lamban dan tidak bersih. Menteri Susi tampaknya, paska dilantik sebagai menteri, berhadapan dengan birokrasi yang serupa parasit.

Birokrasi Indonesia, apakah akan selalu serupa parasit bagi tubuh pemerintahan? Jawaban ini cukup pelik dan sulit. Namun seluruh rakyat Indonesia berharap bahwa birokrasi Indonesia bisa berkinerja baik, menggunakan prinsip keterbukaan dan anti korupsi, serta mampu bekerja cepat melaksanakan pembangunan.

Tanpa birokrasi yang bekinerja baik, pembangunan demi keadilan dan kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam konstitusi hanyalah utopia belaka (angan-angan).

 

back to top