Menu
Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Prev Next

Yusril : kartu sakti Jokowi tidak berlandaskan hukum

Yusril : kartu sakti Jokowi  tidak berlandaskan hukum

KoPi-“Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dapat dipertangungjawabkan.” Kicau Yusril di twitter.

Yusril menganggap pemerintahan Jokowi-JK tidak menggunakan landasan hukum yang jelas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Salah satu kebijakan yang dianggap tidak memiliki landasan dasar hukum yang jelas adalah tiga kartu sakti KIS, KIP dan KKS.
Tiga kartu sakti tersebut dianggap tidak memiliki landasan hukum yag jelas karena dikeluarkanya tiga kartu sakti tersebut hanya didasarkan pada inpres dan keppres.

Inpres dan keppres memang pernah digunakan dalam sejarah pemerintahan Indonesia yakni pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto sebagai salah satu instrumen hukum yang kuat pada masa tersebut.
Namun kini setelah reformasi, inpres dan keppres hanyalah perintah biasa dari presiden yang digunakan sebagai penetapan pengangkatan dan pemberhentian pejabat.

Selain Yusril menganggap kebijakan Jokowi-JK tidak berlandaskan hukum yang jelas. Yusril juga mengecam Puan agar tidak asal ngomong terlebih mengenai landasan dasar hukum tiga kartu sakti. Puan mengatakan bahwa tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk inpres dan keppres maka sebaiknya Puan harus terlebih dahulu mengetahui tentang inpres dan keppres itu sendiri.

Linatul Malihah, Winda Efanur FS

 

 

 

back to top