Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Yogyakarta terbanyak penderita skizofrenia setelah Aceh

Yogyakarta terbanyak penderita skizofrenia setelah Aceh

Jogja-KoPi| Kepala Dinas Kesehatan Yogjakarta drg. Pambayun mengungkapkan berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2013, prevelansi jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogjakarta( DIY) yang menderita gangguan jiwa sebesar 2,7 %. Prevelansi tertinggi adalah di Kabupaten Kulon Progo ( 4,6%) , Kab Bantul ( 4%) , kota Yogjakarta ( 2,14%), Kabupaten Gunung Kidul (2,05%).

Data ini menempatkan DIY sebagai daerah terbanyak penderita Skizofrenia setelah Aceh. Prevalansi tinggi penduduk DIY yang mengidap gangguan kejiwaan (skizoprenia) atau sering disebut Orang Dengan Skizoprenia ( ODS) menimbulkan keprihatinan.

Pemerintah DIY melakukan beberapa tindakan seperti menerbitkan peraturan Gubernur No.81 sejak tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan pemasungan. Pembentukan taskforce dengan melibatkan dinas kesehatan pemkot dan kabupten, intitusi pendidikan dan RSJ Gracia.

Sejak tahun 2013 pemerintah DIY sudah mempunyai sistem jaminan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya pemerintah DIY menerbitkan Peraturan Gubenur tentang kebutuhan-kebutuhan ODS lebih banyak terakomodir, karena BPJS hanya membantu dalam proses pengobatannya saja.

Pambayun menyatakan keprihatinannya bahwa selama ini banyak pasien penderita skizoprenia yang kembali harus dirawat setelah dinyatakan sembuh oleh Rumah Sakit.Semua bisa terjadi karena penerimaan dan kekurang mengertian keluarga atau masyarakat terhadap ODS.

Untuk itu, Pambayun sangat mengapresiasi dimana akan diinisiasi atau sistem yang terintegrasikan dalam hal penanganan ODS di DIY. Menurut Pambayun setelah berbagai pihak mengkaji bahwa penanganan pasien gangguan jiwa harus ditangani secara terintegrasi dan terkoordinasi. Sistem curing to caring harus dikondisikan .
"Keterlibatan anggota pasien juga berperan penting dalam peranan membawa kesembuhan ODA secara keseluruhan. Saya memohon seluruh elemen baik pemeritah,swasta, secara komprehensif penanganan untuk ODS baik promotif,preventif,kuratif maupun rehabilatif dilakukan secaraterkoordinatif dan terkoordinasi". " Demikian drg. Pambayun, Kepala Dinkes DIY.

back to top