Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

YLKI: Hati-hati pilih fakultas kedokteran, banyak malpraktik

YLKI: Hati-hati pilih fakultas kedokteran, banyak malpraktik

Jakarta-KoPi| Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menghimbau masyarakat untuk hati-hati memilih fakultas kedokteran. Sebelumnya beberapa kasus kematian pasien akibat malpraktik terjadi di beberapa daerah, termasuk tiga orang pasien di rumah sakit Lampung.

Menurut YLKI kejadian tersebut tidak bisa serta merta menyalahkan dokter atau pihak rumah sakit.

"Harus dilihat secara komprehensif, termasuk dari sistem pendidikan kedokteran yang akhir-akhir mengalami “booming”. Sebagai bukti, kini kita telah memiliki 75 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia." Pihak YLKI mengatakan.

"Pada tahun ajaran 2016, akan dibuka lagi 8 fakultas kedokteran. Tetapi ironisnya, dari 75 fakultas kedokteran (FK) tersebut patut diduga kualitasnya masih meragukan, karena terbukti yang terakreditasi A hanya 14 FK (19%), terakreditasi B sebanyak 31 FK (41%) dan bahkan 30 FK dengan akreditasi C (40%)."

YLKI memandang fakultas kedokteran yang nilai akreditasinya masi C harus ditingkatkan menjadi B hingga A. Namun, bila tak mampu harus dieliminasi agar tidak merugikan masyarakat dan mahasiswa.

Dengan kondisi yang demikian, bisa jadi hal ini menabrak Pasal 4 UU 20/2013 tentang Pendidikan Dokter yang menyebutkan bahwa Pendidikan kedokteran bertujuan antara lain menghasilkan dokter dan dokter gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial yang tinggi.

Dalam konteks perlindungan konsumen, hal ini juga patut diduga melanggar UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang/jasa dibawah standar, sehingga sangat mungkin fakultas kedokteran dengan akreditasi C adalah jasa yang dibawah standar itu.

Karut marut pendidikan kedokteran tersebut pada akhirnya akan berdampak dan merugikan calon mahasiswa kedokteran dan berimbas pula pada rendahnya kualitas dokter. Dan endingnya akan berdampak pada perlindungan konsumen jasa kesehatan dan mengancam keselamatan pasien (patient safety).

Dokter kumpul di Jawa

Argumen Indonesia saat ini kekurangan profesi dokter juga tidak tepat, karena rasio kecukupan dokter di Indonesia adalah 40:100.000. Data YLKI mneyebutkan, saat ini sudah mencapai 40,5:100.000 (baca: sudah terlewati!).

Persoalan justru soal distribusinya karena lebih dari 50 persen dokter berada di Pulau Jawa dan Bali. Ini yang secara urgen harus dilakukan pembenahan oleh Kemenkes/KKI, agar distribusi dokter merata, khususnya dokter spesialis. Bukan terus menerus membuka fakultas kedokteran tanpa standar dan akreditasi yang jelas.

Masyarakat dan calon mahasiswa, sebaiknya berhati-hati dalam memilih fakultas kedokteran yang ada, agar tidak terkecoh seperti kata pepatah “membeli kucing dalam karung”, terjebak pada fakultas kedokteran yang kualitasnya meragukan (akreditasi C).

Apalagi, menurut aturan Kemenpan, alumni dari perguruan tinggi dengan akreditasi C, apa pun fakultasnya, tidak bisa dìterima sebagai PNS dan atau pegawai BUMN. Seharusnya pemerintah membuka informasi tersebut kepada publik, FK mana saja yang status akreditasinya C.

back to top