Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

WTT gugat SK ijin lokasi bandara gubernur ke PTUN

Perwakilan WTT Perwakilan WTT

Jogjakarta-KoPi| Wahana Tri Tunggal (WTT) didampingi LBH Jogja mendaftarkan gugatan SK Gubernur DIY, SUltan HB X tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan (IPL) bandara ke PTUN Jogja, Senin, (11/5). Sebelumnya petani Kulonprogo ini menggelar konferensi pers di kantor BLH Jogja pukul 10.00 menyatakan sikap keberatan dengan turunnya IPL gubernur.

SK Gubernur DIY Sultan HB X No. 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY, menetapkan 5 desa yakni Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo.

Meski IPL sudah turun sejak 31 Maret 2015 lalu, dan melegitimasi pembangunan bandara, warga WTT tetap menolak pembangunan bandara. IPL dinilai WTT sebagai cacat hukum.

Menurut kuasa hukum WTT, Rizky Fatahillah, mengatakan turunnya IPL bisa diartikan sebagai tindakan perampasan tanah. Pasalnya IPL tidak melalui prosedur yang benar.

“Ini upaya perampasan tanah, warga sangat bergantung dengan tanah. Kita menggugat. IPL yang dikeluarkan oleh gubernur DIY itu tidak prosedural, di dalamnya ada tahap sosialisasi dan konsultasi publik ini prasyarat benarnya IPL bisa keluar”, papar Rizky.

Rizky manambahkan banyak terjadi temuan di lapangan seperti sosialisasi tidak berjalan lancar. Sosialisasi tanggal 23 September 2014 warga WTT mendapat halangan menghadiri sosialisasi. Hal ini bertentangan dengan UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan Guna Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berasaskan musyawarah.

“Dalam sosialisasi warga dihadapkan pada meja per meja, tidak terjadi proses musyawarah yag dialogis, yang setara. Dengan desain seperti ini maka tim percepatan yang dibuat oleh Gubernur untuk mengejar yang menghitung berapa yang setuju dan yang tidak setuju”, pungkas Rizky. |Winda Efanur FS|

back to top