Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

WTT gugat SK ijin lokasi bandara gubernur ke PTUN

Perwakilan WTT Perwakilan WTT

Jogjakarta-KoPi| Wahana Tri Tunggal (WTT) didampingi LBH Jogja mendaftarkan gugatan SK Gubernur DIY, SUltan HB X tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan (IPL) bandara ke PTUN Jogja, Senin, (11/5). Sebelumnya petani Kulonprogo ini menggelar konferensi pers di kantor BLH Jogja pukul 10.00 menyatakan sikap keberatan dengan turunnya IPL gubernur.

SK Gubernur DIY Sultan HB X No. 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY, menetapkan 5 desa yakni Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo.

Meski IPL sudah turun sejak 31 Maret 2015 lalu, dan melegitimasi pembangunan bandara, warga WTT tetap menolak pembangunan bandara. IPL dinilai WTT sebagai cacat hukum.

Menurut kuasa hukum WTT, Rizky Fatahillah, mengatakan turunnya IPL bisa diartikan sebagai tindakan perampasan tanah. Pasalnya IPL tidak melalui prosedur yang benar.

“Ini upaya perampasan tanah, warga sangat bergantung dengan tanah. Kita menggugat. IPL yang dikeluarkan oleh gubernur DIY itu tidak prosedural, di dalamnya ada tahap sosialisasi dan konsultasi publik ini prasyarat benarnya IPL bisa keluar”, papar Rizky.

Rizky manambahkan banyak terjadi temuan di lapangan seperti sosialisasi tidak berjalan lancar. Sosialisasi tanggal 23 September 2014 warga WTT mendapat halangan menghadiri sosialisasi. Hal ini bertentangan dengan UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan Guna Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berasaskan musyawarah.

“Dalam sosialisasi warga dihadapkan pada meja per meja, tidak terjadi proses musyawarah yag dialogis, yang setara. Dengan desain seperti ini maka tim percepatan yang dibuat oleh Gubernur untuk mengejar yang menghitung berapa yang setuju dan yang tidak setuju”, pungkas Rizky. |Winda Efanur FS|

back to top