Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Wiranto : Pemerintah akan libatkan KOMNAS HAM bila ada pelanggaran berat di Papua

Wiranto : Pemerintah akan libatkan KOMNAS HAM bila ada pelanggaran berat di Papua

Jogja-KoPi|Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan,Wiranto menegaskan bahwa Negara tidak akan meninggalkan Papua. Penegasan Wiranto ini untuk menanggapi beberapa konflik di Nabire yang memicu kerusuhan antara aparat keamanaan dan masyarakat inilah yang menjadi pemicu paham memerdekakan Papua dari Indonesia.

"Pemerintah tidak akan menutup mata, jika memang ada pelanggaran HAM berat maka kita akan melibatkan Komnas Ham,"ujarnya saat dijumpai di Gedung Convention Hall UIN Sunan Kalijaga,Rabu (9/8).

Wiranto pun memaparkan Papua ini selalu dipenuhi dengan kasus tuduhan pelanggaran HAM. Namun demikian tidak semua pelanggaran dan tindakan kriminal di Papua ini masuk ke dalam kategori kasus HAM berat. Sehingga pemerintah sendiri akan terus memilah segala kasus-kasus yang sedang terjadi di Papua.

Pemerintah tidak hanya berencana menginvestigasi segala kejadian di Papua, namun juga terbuka dalam menyampaikan temuannya. Wiranto menyampaikan tidak ingin sebuah konflik atau suatu kejadian besar terjadi di Papua untuk pertama kalinya.

"Kita tidak ingin suatu kejadian terjadi untuk pertama kali dan jika memang terjadi kita tidak akan menutup-nutupi,"ujarnya.

Wiranto menekankan pemerintah tidak memiliki niatan untuk meredam konflik Papua dengan tindak kekerasan militer atau bahkan membunuh warga Papua. Segala potensi konflik Papua sendiri akan diselesaikan dengan jalur hukum.

"Tidak ada perencanaan sistematis dari pemerintah untuk menghabisi warga kita sendiri atau melanggar HAM, karena Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia. Maka mereka harus merasa aman serta semua permasalahan harus diselesaikan dengan cara hukum, "tekannya.

Mantan Pamglima TNI ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti gerak melawan paham dan ancaman yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Pasalnya gerakan ini merupakan bagian dari gerakan bela negara yang di galakkan oleh dirinya sebagai Menkopolhukam. | Syidiq Syaiful Ardli

back to top