Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Wiranto : Pemerintah akan libatkan KOMNAS HAM bila ada pelanggaran berat di Papua

Wiranto : Pemerintah akan libatkan KOMNAS HAM bila ada pelanggaran berat di Papua

Jogja-KoPi|Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan,Wiranto menegaskan bahwa Negara tidak akan meninggalkan Papua. Penegasan Wiranto ini untuk menanggapi beberapa konflik di Nabire yang memicu kerusuhan antara aparat keamanaan dan masyarakat inilah yang menjadi pemicu paham memerdekakan Papua dari Indonesia.

"Pemerintah tidak akan menutup mata, jika memang ada pelanggaran HAM berat maka kita akan melibatkan Komnas Ham,"ujarnya saat dijumpai di Gedung Convention Hall UIN Sunan Kalijaga,Rabu (9/8).

Wiranto pun memaparkan Papua ini selalu dipenuhi dengan kasus tuduhan pelanggaran HAM. Namun demikian tidak semua pelanggaran dan tindakan kriminal di Papua ini masuk ke dalam kategori kasus HAM berat. Sehingga pemerintah sendiri akan terus memilah segala kasus-kasus yang sedang terjadi di Papua.

Pemerintah tidak hanya berencana menginvestigasi segala kejadian di Papua, namun juga terbuka dalam menyampaikan temuannya. Wiranto menyampaikan tidak ingin sebuah konflik atau suatu kejadian besar terjadi di Papua untuk pertama kalinya.

"Kita tidak ingin suatu kejadian terjadi untuk pertama kali dan jika memang terjadi kita tidak akan menutup-nutupi,"ujarnya.

Wiranto menekankan pemerintah tidak memiliki niatan untuk meredam konflik Papua dengan tindak kekerasan militer atau bahkan membunuh warga Papua. Segala potensi konflik Papua sendiri akan diselesaikan dengan jalur hukum.

"Tidak ada perencanaan sistematis dari pemerintah untuk menghabisi warga kita sendiri atau melanggar HAM, karena Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia. Maka mereka harus merasa aman serta semua permasalahan harus diselesaikan dengan cara hukum, "tekannya.

Mantan Pamglima TNI ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti gerak melawan paham dan ancaman yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Pasalnya gerakan ini merupakan bagian dari gerakan bela negara yang di galakkan oleh dirinya sebagai Menkopolhukam. | Syidiq Syaiful Ardli

back to top