Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Warga protes ke Kraton Yogyakarta soal sengketa Sultan Ground

Warga protes ke Kraton Yogyakarta soal sengketa Sultan Ground

Jogja-KoPi|Puluhan warga Dusun Tanjung Tirto, Berbah Sleman berduyun-duyun mendatangi Keraton Kilen Den Yogyakarta untuk memprotes klaim tanah oleh salah satu keturunan Hamengkubowono (HB) VII pada tanah Sultan Ground (SG) di dusun mereka.

“Kita menyampaikan ke kraton tentang tanah SG yang ada di dusun kami di Tanjung Tirto dipakai oleh seseorang yang mengaku sebagai keturunan HB ke tujuh,”ujar Kuncoro salah satu warga saat diwawancarai, Kamis (11/5).

Kuncoro menjelaskan tanah SG dengan luas 6000 meter persegi tersebut digunakan oleh oknum-oknum pengklaim tanah untuk dibangun kavling dengan ukuran 8X10 meter dan kavling sudah dibangun sejak tahun 2016. Setiap kavling dipatok harga 25 sampai 35 juta dan disewakan dengan harga 8 juta per 10 tahun.

Kuncoro bersama warga dusun pun mempertanyakan keturunan HB VII yang mengkomersialisasi tanah ini. Pasalnya Kuncoro dan warga mengetahui tanah SG sendiri tidak dapat diperjual-belikan dengan mudah karena berkaitan urusan Sri Sultan Hamengkubowono dan lembaga keraton Hadiningrat.

Warga Dusun Tanjung Tirto juga diadu domba oleh beberapa oknum yang menawarkan kavling dengan mengatakan sebagian tanah sudah dijual ke beberapa warga, dan beberapa pamong desa yang terlibat dalam penjualan tanah tersebut.

Sebelumnya, menggelar aksi protes di kantor Balai desa Tanjung Tirto untuk mendapatkan kejelasan oleh pamong desa pada Senin, 8 Mei 2017.

Semenara itu, lewat Tim Hukum Kraton, KRT Nitinegoro mengkonfirmasi anggapan Kuncoro dan Warga dusun terkait tanah SG sendiri tidak bisa dijual oleh keturunan HB ke VII.

KRT Nitinegoro pun mempertanyakan garis keturunan HB VII, RM Triyanto yang mengkalim tanah didusun tersebut. Pasalnya buyut dari RM Triyanto meninggal terlebih dahulu sebelum HB VII meninggal. Sehingga hal ini memperjelas dirinya bukanlah keturunan langsung ahli waris HB VII.

Dia juga melanjutkan bahwa tanah itu bukanlah milik Hamengkubowo VII (pribadi) namun milik kagungan dalam atau lembaga kesultanan Hadiningrat Yogyakarta dan tidak boleh perjual belikan secara pribadi.

“Sesuai dengan surat pengadilan nomor 224 dan 355 tahun 1962, semua tanah tersebut milik lembaga bukan milik pribadi, jika ada yang mengatakan itu milik HB VII, itu tidak bisa karena itu milik kagungan dalem, yang namanya kagungan dalam itu lembaga oleh karena itu sertifikasinya itu milik kesultanan Yogyakarta,”katanya.

Untuk itu, Tim Hukum Keraton, akan segera menyurati Sri Sultan Hamengkubowono X untuk penyelesaiannya. Dia pun meminta kepada semua pihak agar menunggu petunjuk dan arahan selanjutnya dari Sri Sultan. |Syidiq Syaiful Ardli

back to top