Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Walhi Yogyakarta lakukan audiensi masalah apartemen bersama Pemkab Sleman

Walhi Yogyakarta lakukan audiensi masalah apartemen bersama Pemkab Sleman

Sleman-KoPi| Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogja bersama perwakilan warga melakukan audiensi ke kantor Bupati Sleman. Audiensi mereka terkait kebijakan Bupati Sleman atas moratorium pembangunan hotel, apartemen, dan kondotel.

Menurut Plt. Bupati Sleman, Gatot Saptadi, bupati tidak mempunyai kewenangan menghentikan proses pembangunan yang saat ini berjalan. Apalagi pembangunan yang dianggap memiliki dokumen lengkap.

"Pemkab tidak menerima lagi permohonan izin baru (pembangunan). Dan juga pejabat bupati tidak bisa mensetop izin yang sudah berjalan. Untuk saat ini, jumlah perizinan yang masuk, data ada di perizinan," papar Gatot saat audiensi pada Kamis, 4 Februari 2016.

Sementara Ketua Walhi Jogja, Halik Sandera memandang moratorium langkah Pemkab Sleman untuk lebih menjaring izin pembangunan apartemen dan sejenisnya. Pasalnya contoh kasus apartemen di Gadingan diduga tidak memiliki kelengkapan dokumen yang berdampak pada lingkungan dan sosial.

"Melihat pelanggaran dari dokumen belum ada pengerukan, tapi fakta di lapangan berbeda," kritik Halik.

Anggota LBH Jogja, Rizki Fatahillah menyambut baik kebijakan moratorium bupati tersebut. Namun hal ini sekaligus menjadi titik tolak membenahi perizinan pembangunan. Serta menata pembangunan apartemen di Sleman.

Sebagai solusi, Gatot menjelaskan saat ini pihak legislatif Sleman tengah menggodok Perda Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup.

"Ini lagi di bahas di legislatif, nanti rencana detil tata ruang akan terwujud," jelas Gatot. |Winda Efanur FS|

back to top