Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Walhi Yogyakarta lakukan audiensi masalah apartemen bersama Pemkab Sleman

Walhi Yogyakarta lakukan audiensi masalah apartemen bersama Pemkab Sleman

Sleman-KoPi| Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogja bersama perwakilan warga melakukan audiensi ke kantor Bupati Sleman. Audiensi mereka terkait kebijakan Bupati Sleman atas moratorium pembangunan hotel, apartemen, dan kondotel.

Menurut Plt. Bupati Sleman, Gatot Saptadi, bupati tidak mempunyai kewenangan menghentikan proses pembangunan yang saat ini berjalan. Apalagi pembangunan yang dianggap memiliki dokumen lengkap.

"Pemkab tidak menerima lagi permohonan izin baru (pembangunan). Dan juga pejabat bupati tidak bisa mensetop izin yang sudah berjalan. Untuk saat ini, jumlah perizinan yang masuk, data ada di perizinan," papar Gatot saat audiensi pada Kamis, 4 Februari 2016.

Sementara Ketua Walhi Jogja, Halik Sandera memandang moratorium langkah Pemkab Sleman untuk lebih menjaring izin pembangunan apartemen dan sejenisnya. Pasalnya contoh kasus apartemen di Gadingan diduga tidak memiliki kelengkapan dokumen yang berdampak pada lingkungan dan sosial.

"Melihat pelanggaran dari dokumen belum ada pengerukan, tapi fakta di lapangan berbeda," kritik Halik.

Anggota LBH Jogja, Rizki Fatahillah menyambut baik kebijakan moratorium bupati tersebut. Namun hal ini sekaligus menjadi titik tolak membenahi perizinan pembangunan. Serta menata pembangunan apartemen di Sleman.

Sebagai solusi, Gatot menjelaskan saat ini pihak legislatif Sleman tengah menggodok Perda Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup.

"Ini lagi di bahas di legislatif, nanti rencana detil tata ruang akan terwujud," jelas Gatot. |Winda Efanur FS|

back to top