Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Walhi tegaskan rencana pembangunan bandara baru Kulon Progo tidak layak AMDAL

Walhi tegaskan rencana pembangunan bandara baru Kulon Progo tidak layak AMDAL

Jogja-KoPi| Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta mengatakan Negara turut menghancurkan ruang hidup rakyat dengan memuluskan rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Demikian Halik Sandera Ketua Walhi dalam jumpa pers Kantor Wahi, Kotagede, Yogyakarta, Selasa (20/6).

Walhi juga menyatakan secara tegas bersama Jogja Darurat Agraria dan Komite Bersama Reformasi bahwa dokumen ANDAL, RKL-RPL yang disusun oleh pemerintah tidak layak dilanjutkan.

Walhi memandang negara mengabaikan semua pertimbangan putusan Pengadilan Tata Negara Nomor: 07/G/2015/PTUN tertanggal 23 Juni 2015 yang mengabulkan gugatan warga atas SK Gubenur DIY Nomor: 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara.

Menurut Walhi, putusan itu memberikan bukti rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo tidak memenuhi aspek kesesuain tata ruang dan bertentangan dengan RTRW Provinsi. Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SL.63447/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 juga menyatakan lokasi rencana pembangunan bandara baru NYIA tidak berada pada hutan alam primer dan lahan gambut menunjukkan ketidakjelasan aspek tata ruang, karena faktanya menurut Walhi, lahan yang digunakan merupakan lahan produktif dan dikelola warga bertahun-tahun.

Halik juga menyampaikan pesisir Kabupaten Kulon Progo merupakan satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana Tsunami dalam RTRW DIY No: 2 Tahun 2010. Rencana pembangunan ini juga tidak sejalan dengan RPJM 2015-2019 yang mengatur arah kebijakan umum pembangunan nasional (nomore 4) yang menyatakan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penaganan perubahan iklim melalui stratergi internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan bekelanjutan dipusat dan daerah.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top