Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Walhi tegaskan rencana pembangunan bandara baru Kulon Progo tidak layak AMDAL

Walhi tegaskan rencana pembangunan bandara baru Kulon Progo tidak layak AMDAL

Jogja-KoPi| Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta mengatakan Negara turut menghancurkan ruang hidup rakyat dengan memuluskan rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Demikian Halik Sandera Ketua Walhi dalam jumpa pers Kantor Wahi, Kotagede, Yogyakarta, Selasa (20/6).

Walhi juga menyatakan secara tegas bersama Jogja Darurat Agraria dan Komite Bersama Reformasi bahwa dokumen ANDAL, RKL-RPL yang disusun oleh pemerintah tidak layak dilanjutkan.

Walhi memandang negara mengabaikan semua pertimbangan putusan Pengadilan Tata Negara Nomor: 07/G/2015/PTUN tertanggal 23 Juni 2015 yang mengabulkan gugatan warga atas SK Gubenur DIY Nomor: 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara.

Menurut Walhi, putusan itu memberikan bukti rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo tidak memenuhi aspek kesesuain tata ruang dan bertentangan dengan RTRW Provinsi. Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SL.63447/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 juga menyatakan lokasi rencana pembangunan bandara baru NYIA tidak berada pada hutan alam primer dan lahan gambut menunjukkan ketidakjelasan aspek tata ruang, karena faktanya menurut Walhi, lahan yang digunakan merupakan lahan produktif dan dikelola warga bertahun-tahun.

Halik juga menyampaikan pesisir Kabupaten Kulon Progo merupakan satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana Tsunami dalam RTRW DIY No: 2 Tahun 2010. Rencana pembangunan ini juga tidak sejalan dengan RPJM 2015-2019 yang mengatur arah kebijakan umum pembangunan nasional (nomore 4) yang menyatakan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penaganan perubahan iklim melalui stratergi internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan bekelanjutan dipusat dan daerah.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top