Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Wacana Polisi Parlemen di gedung DPR dianggap tidak efektif

Wacana Polisi Parlemen di gedung DPR dianggap tidak efektif
Surabaya – KoPi | Gedung beratap hijau di kawasan senayan merupakan tempat para perwakilan rakyat menyuarakan hak rakyat. Para anggota di dalamnya (DPR) baru-baru ini mengemukakan rencana untuk memiliki sistem pertahanan baru. Walaupun telah memiliki Pasukan Pengamanan Dalam (Pamdal) dan Polisi Pam Obvit (Pasukan Pengamanan Objek Vital) di bawah Polda, beberapa pihak masih merasa tingkat keamanan di Gedung DPR masih harus menjadi sorotan.

DPR meyakini kebutuhan sistem pertahanan baru adalah hasil dari audit security yang dilakukan oleh tim asistensi Direktorat Pam Obvit Polda Metro Jaya dari tahun 2014 hingga 2015. Hasilnya, keamanan di kompleks parlemen masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh Polri. Karena itu memunculkan wacana adanya konsep baru yaitu polisi parlemen. Kepala Badan Rumah Tangga DPR Roem Kono menyatakan perlu adanya polisi parlemen karena peristiwa konflik antar dua anggota DPR beberapa waktu lalu.

Gitadi Tegas Supramudyo, dosen Etika Universitas Airlangga, menilai polisi parlemen tidak akan efektif. Kawasan DPR menurutnya bukan kawasan terikat yang butuh pengamanan. Penjagaan polisi yang selama ini bertugas dinilai sudah cukup dalam menjalankan fungsi pengamanan gedung. Gitadi menyimpulkan polisi tidak memiliki tanggung jawab atas perkelahian antara anggota DPR.

“Polisi Parlemen tidak akan efektif bagi pengamanan anggota DPR itu. Anggota DPR itu kan tidak akan takut dengan siapapun. Sehingga ini akan menjadi sia-sia” ujarnya.

Polisi parlemen atau Parliamentary Police merupakan rencana yang akan dicanangkan oleh DPR sebagai institusi yang menjaga gedung DPR secara utuh. Konsepnya meniru model pengamanan presiden, yakni Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Tidak hanya itu, rencana ini sekaligus menjadi alasan untuk terciptanya parlemen modern yang selama ini digandrung-gandrungkan oleh anggota parlemen.

Biaya yang dianggarkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) tidak main-main. Pimpinan tertinggi Polisi Parlemen nantinya akan diisi Direktur Polisi Parlemen yang dijabat oleh anggota Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Polisi parlemen ini membutuhkan sekitar 1.194 personel dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas itu antara lain kantor, mess ataupun asrama bagi personel, senjata api dan juga alat penunjang kebutuhan dalam pengamanan lainnya. | Labibah

back to top