Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Wacana independensi Inspektorat lepas dari daerah

Wacana independensi Inspektorat lepas dari daerah

Sleman-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM mendorong sepenuhnya wacana indepedensi Inspektorat Daerah. Hifdzil Alim dari Pukat UGM, menjelaskan laporan-laporan inspektorat saat ini tidak mencerminkan fakta.

Penyebabnya inspektorat masih di bawah naungan daerah dan bupati, sehingga laporan dibawa ke bupati atau ke daerah terlebih dahulu.

"Laporan inspektorat ini lari ke bupati atau ke daerah, dengan independensi ini, laporan nanti langsung dikirim ke KPK atau KPH," jelasnya saat diwawancarai di Resto Cupuwatu Yogyakarta.

Hifdzil menilai dengan independensi Inspektorat, maka KPK dapat melebarkan jangkauan tangannya dalam menindak dan mencegah korupsi. Namun ada juga permasalahan yang dihadapi jika wacana ini diselenggarakan.

Salah satunya adalah kerja Inspektorat yang berganda, Hifdzil mengilustrasikan seperti inspektorat memiliki dua kaki.

"Satu kaki akan mengarah ke daerah karena Inspektorat digaji daerah , satu lagi ke koordinasi dengan KpK. Nanti akan mirip dengan sekretaris perwakilan daerah. Jadi PNS eksekutif tapi dipekerjakan ke legislatif yang notabene harus mengawasi eksekutif," jelasnya.

Masalah kedua adalah menggaji atau memberi tunjangan inspektorat. Menurut Hifdzil, jika memang wacana inspektorat diwacanakan, nanti Kemendagri akan menggaji Inspektorat tapi koordinasinya dengan KPK. Namun, itu berarti jika memang Kemendagri menggaji, maka Kemendagri butuh anggaran tambahan.

"Bayangkan saja terdapat 520 Kabupaten dan 32 provinsi dimana disetiap daerah ada inspektoratnya. Jika di bawah Kemendagri, maka akan ada penambahan anggaran," ujarnya.

Walaupun anggaran Kemendagri dinaikkan, tapi Hifdzil yakin dengan independensi Inspektorat ini akan memberikan hasil yang baik untuk mengembangkan tangan KPK dalam langkah pencegahan korupsi. Hifdzil menyarankan jika memang wacana ini akan dilaksanakan sebaiknya diadakan uji coba terlebih dahulu.

"Diawali dulu inspektorat di kementrian lembaga, karena kementrian lembaga juga punya inspektorat. Sehingga jika sukses bisa diterapkan ke daerah," ujarnya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top