Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Wacana independensi Inspektorat lepas dari daerah

Wacana independensi Inspektorat lepas dari daerah

Sleman-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM mendorong sepenuhnya wacana indepedensi Inspektorat Daerah. Hifdzil Alim dari Pukat UGM, menjelaskan laporan-laporan inspektorat saat ini tidak mencerminkan fakta.

Penyebabnya inspektorat masih di bawah naungan daerah dan bupati, sehingga laporan dibawa ke bupati atau ke daerah terlebih dahulu.

"Laporan inspektorat ini lari ke bupati atau ke daerah, dengan independensi ini, laporan nanti langsung dikirim ke KPK atau KPH," jelasnya saat diwawancarai di Resto Cupuwatu Yogyakarta.

Hifdzil menilai dengan independensi Inspektorat, maka KPK dapat melebarkan jangkauan tangannya dalam menindak dan mencegah korupsi. Namun ada juga permasalahan yang dihadapi jika wacana ini diselenggarakan.

Salah satunya adalah kerja Inspektorat yang berganda, Hifdzil mengilustrasikan seperti inspektorat memiliki dua kaki.

"Satu kaki akan mengarah ke daerah karena Inspektorat digaji daerah , satu lagi ke koordinasi dengan KpK. Nanti akan mirip dengan sekretaris perwakilan daerah. Jadi PNS eksekutif tapi dipekerjakan ke legislatif yang notabene harus mengawasi eksekutif," jelasnya.

Masalah kedua adalah menggaji atau memberi tunjangan inspektorat. Menurut Hifdzil, jika memang wacana inspektorat diwacanakan, nanti Kemendagri akan menggaji Inspektorat tapi koordinasinya dengan KPK. Namun, itu berarti jika memang Kemendagri menggaji, maka Kemendagri butuh anggaran tambahan.

"Bayangkan saja terdapat 520 Kabupaten dan 32 provinsi dimana disetiap daerah ada inspektoratnya. Jika di bawah Kemendagri, maka akan ada penambahan anggaran," ujarnya.

Walaupun anggaran Kemendagri dinaikkan, tapi Hifdzil yakin dengan independensi Inspektorat ini akan memberikan hasil yang baik untuk mengembangkan tangan KPK dalam langkah pencegahan korupsi. Hifdzil menyarankan jika memang wacana ini akan dilaksanakan sebaiknya diadakan uji coba terlebih dahulu.

"Diawali dulu inspektorat di kementrian lembaga, karena kementrian lembaga juga punya inspektorat. Sehingga jika sukses bisa diterapkan ke daerah," ujarnya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top