Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Verifikasi media oleh Dewan Pers belum cukup untuk melawan HOAX

Verifikasi media oleh Dewan Pers belum cukup untuk melawan HOAX

Sleman-KoPi│ Kruskridho Ambardi, MA., pakar Ilmu Komunikasi Politik UGM mengatakan tindakan verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers belum cukup untuk memerangi Hoax.

“Tindakan Dewan Pers dalam memverifikasi memang penting tapi ini hanya bagian kecil dari upaya memerangi hoax. Selain itu, juga perlu dilakukan literasi media,” ujarnya di Fisip UGM, Sabtu (11/2).

Tindakan verifikasi media yang dilakukan oleh Dewan Pers menurutnya lebih pada sebuah tindakan yang digunakan untuk mengingatkan pers bahwa masih terdapat rambu-rambu dalam pembuatan berita. Pers tidak dapat memfitnah dan memberitakan sesuatu sesuka hatinya. “Verifikasi ini lebih pada bagaimana seharusnya pers membuat berita yang dapat dipercaya. Bukan untuk mengganggu kebebasan pers,” jelas Kruskridho Ambardi.

Namun, tindakan ini menurutnya belum cukup untuk memerangi hoax. “Masalahnya siapa yang menjadi gelanggang dalam media, apakah media yang mendapatkan verikifikasi ataukah yang di luar verifikasi, saya rasa kok lebih banyak yang di luar,” kata Kruskridho.

Menurutnya media yang di luar verifikasi memiliki kemampuan yang lebih besar dan lebih cepat dalam menyebar informasi, sehingga upaya verifikasi media tidaklah cukup untuk memerangi hoax. Sehingga, perlu dilakukan literasi media sebagai tindakan jangka panjangnya.

“Verifikasi hanya upaya kecil, dia tidak cukup. Perlu adanya literasi untuk jangka panjangnya, sehingga masyarakat memiliki filter sendiri, itu lebih kuat,” tambahnya.

Di sisi lain, literasi media juga perlu dilakukan karena terdapat banyak media yang melakukan pelanggaran klik byte termasuk media meanstream. Pelanggaran klik byte sendiri yaitu pelanggaran membuat judul berita yang bombastis, namun setelah dibaca isinya berbeda.

“Banyak media yang hanya mengejar klik, sehingga sisi normatif, etika, dan profesional menjadi kepentingan sekunder,” jelas Kruskridho.

Selain itu, bentuk media sekarang yang dapat didirikan oleh siapapun dan kapanpun juga menjadi masalah bagi Dewan Pers. “Dewan Pers dapat menutup media tersebut sekarang, namun akan tumbuh lagi besok. Mati satu media maka akan muncul media yang lain. Ini ditutup diganti yang ini,” ujar Kruskridho.

Untuk itu literasi media penting untuk dilakukan sehingga masyarakat memiliki filter dan selalu bertanya maksud yang ada di luar pemberitaan. “Literasi akan jauh lebih kuat dibandingkan verifikasi media, karena masyarakat memiliki filter sendiri dalam mengkonsumsi pemberitaan,” kata Kruskridho.

 

back to top