Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Verifikasi media oleh Dewan Pers belum cukup untuk melawan HOAX

Verifikasi media oleh Dewan Pers belum cukup untuk melawan HOAX

Sleman-KoPi│ Kruskridho Ambardi, MA., pakar Ilmu Komunikasi Politik UGM mengatakan tindakan verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers belum cukup untuk memerangi Hoax.

“Tindakan Dewan Pers dalam memverifikasi memang penting tapi ini hanya bagian kecil dari upaya memerangi hoax. Selain itu, juga perlu dilakukan literasi media,” ujarnya di Fisip UGM, Sabtu (11/2).

Tindakan verifikasi media yang dilakukan oleh Dewan Pers menurutnya lebih pada sebuah tindakan yang digunakan untuk mengingatkan pers bahwa masih terdapat rambu-rambu dalam pembuatan berita. Pers tidak dapat memfitnah dan memberitakan sesuatu sesuka hatinya. “Verifikasi ini lebih pada bagaimana seharusnya pers membuat berita yang dapat dipercaya. Bukan untuk mengganggu kebebasan pers,” jelas Kruskridho Ambardi.

Namun, tindakan ini menurutnya belum cukup untuk memerangi hoax. “Masalahnya siapa yang menjadi gelanggang dalam media, apakah media yang mendapatkan verikifikasi ataukah yang di luar verifikasi, saya rasa kok lebih banyak yang di luar,” kata Kruskridho.

Menurutnya media yang di luar verifikasi memiliki kemampuan yang lebih besar dan lebih cepat dalam menyebar informasi, sehingga upaya verifikasi media tidaklah cukup untuk memerangi hoax. Sehingga, perlu dilakukan literasi media sebagai tindakan jangka panjangnya.

“Verifikasi hanya upaya kecil, dia tidak cukup. Perlu adanya literasi untuk jangka panjangnya, sehingga masyarakat memiliki filter sendiri, itu lebih kuat,” tambahnya.

Di sisi lain, literasi media juga perlu dilakukan karena terdapat banyak media yang melakukan pelanggaran klik byte termasuk media meanstream. Pelanggaran klik byte sendiri yaitu pelanggaran membuat judul berita yang bombastis, namun setelah dibaca isinya berbeda.

“Banyak media yang hanya mengejar klik, sehingga sisi normatif, etika, dan profesional menjadi kepentingan sekunder,” jelas Kruskridho.

Selain itu, bentuk media sekarang yang dapat didirikan oleh siapapun dan kapanpun juga menjadi masalah bagi Dewan Pers. “Dewan Pers dapat menutup media tersebut sekarang, namun akan tumbuh lagi besok. Mati satu media maka akan muncul media yang lain. Ini ditutup diganti yang ini,” ujar Kruskridho.

Untuk itu literasi media penting untuk dilakukan sehingga masyarakat memiliki filter dan selalu bertanya maksud yang ada di luar pemberitaan. “Literasi akan jauh lebih kuat dibandingkan verifikasi media, karena masyarakat memiliki filter sendiri dalam mengkonsumsi pemberitaan,” kata Kruskridho.

 

back to top