Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

UU Desa tidak cukup dengan niat saja

UU Desa tidak cukup dengan niat saja
Pasuruan – KoPi. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau yang kerap dipanggil Gus Ipul menyatakan, kepala desa bisa terseret KPK jika ada kesalahan kebijakan. Hal itu tentu sangat disayangkan. Oleh karenanya, kewenangan yang lebih luas yang saat ini dimiliki kepala desa bukan berarti bisa membuat kepala desa lebih santai. Menurutnya, setelah disahkannya UU Desa, kepala desa juga harus belajar mengenai tata kelola keuangan yang lebih baik.

Gus ipul menyatakan, UU Desa didasari pada niat baik untuk mensejahterakan desa. Karena itu, untuk mempersiapkan kepala desa agar mampu mengelola keuangan secara baik perlu ada orientasi agar tidak ada pelanggaran.

“Niat baik saja tidak cukup. Harus disertai dengan pengetahuan tentang tata kelola keuangan yang baik. Jangan sampai karena ketidaktahuan, kepala desa malah berurusan dengan hukum. Jangan sampai jabatan kepala desa sudah selesai, tapi urusan hukumnya masih berlanjut,” ujar Gus Ipul dalam pembekalan kepala desa tentang UU Desa di Villa Duta Kasih, Pasuruan (20/10).

Jika sebelumnya kepala desa setelah dilantik, mereka tidak tahu apa tugasnya, dengan adanya UU Desa ini akan jelas apa tugas dan kewenangan kepala desa, serta apa yang menjadi hak mereka.

Gus Ipul juga mengungkapkan, pengawasan akan tetap dilakukan meski di lapisan pemerintahan paling bawah. Pengawasan untuk pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa diserahkan pada inspektorat di pemerintah kota atau kabupaten. Namun, tidak menutup kemungkinan jika PPATK atau KPK ikut turun tangan.

“Bisa saja KPK turun tangan, tapi jika kasusnya sangat besar,” katanya pada KoPi.

Gus Ipul juga sempat mewanti-wanti supaya kepala desa juga menjaga agar desa jauh dari konflik. Dia menyebutkan pemilihan kepala desa rawan menimbulkan konflik.

“Jika politik di pusat, konflik bisa selesai dalam waktu 1 minggu atau hitungan bulan. Nah kalau di desa sampai 3 tahun kepala desa yang kalah tetap tidak mau sowan ke pesaingnya,” ujarnya disambut tepuk tangan riuh para peserta.

Setahun lalu, DPR RI mengesahkan RUU Desa, yang kemudian diwujudkan menjadi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ini menandai dimulainya otonomi desa untuk yang lebih luas. Untuk memperlancar pelaksanaannya, kepala desa di seluruh Indonesia perlu mendapat orientasi mengenai tata kelola keuangan yang baik.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

back to top