Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

UU Desa tidak cukup dengan niat saja

UU Desa tidak cukup dengan niat saja
Pasuruan – KoPi. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau yang kerap dipanggil Gus Ipul menyatakan, kepala desa bisa terseret KPK jika ada kesalahan kebijakan. Hal itu tentu sangat disayangkan. Oleh karenanya, kewenangan yang lebih luas yang saat ini dimiliki kepala desa bukan berarti bisa membuat kepala desa lebih santai. Menurutnya, setelah disahkannya UU Desa, kepala desa juga harus belajar mengenai tata kelola keuangan yang lebih baik.

Gus ipul menyatakan, UU Desa didasari pada niat baik untuk mensejahterakan desa. Karena itu, untuk mempersiapkan kepala desa agar mampu mengelola keuangan secara baik perlu ada orientasi agar tidak ada pelanggaran.

“Niat baik saja tidak cukup. Harus disertai dengan pengetahuan tentang tata kelola keuangan yang baik. Jangan sampai karena ketidaktahuan, kepala desa malah berurusan dengan hukum. Jangan sampai jabatan kepala desa sudah selesai, tapi urusan hukumnya masih berlanjut,” ujar Gus Ipul dalam pembekalan kepala desa tentang UU Desa di Villa Duta Kasih, Pasuruan (20/10).

Jika sebelumnya kepala desa setelah dilantik, mereka tidak tahu apa tugasnya, dengan adanya UU Desa ini akan jelas apa tugas dan kewenangan kepala desa, serta apa yang menjadi hak mereka.

Gus Ipul juga mengungkapkan, pengawasan akan tetap dilakukan meski di lapisan pemerintahan paling bawah. Pengawasan untuk pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa diserahkan pada inspektorat di pemerintah kota atau kabupaten. Namun, tidak menutup kemungkinan jika PPATK atau KPK ikut turun tangan.

“Bisa saja KPK turun tangan, tapi jika kasusnya sangat besar,” katanya pada KoPi.

Gus Ipul juga sempat mewanti-wanti supaya kepala desa juga menjaga agar desa jauh dari konflik. Dia menyebutkan pemilihan kepala desa rawan menimbulkan konflik.

“Jika politik di pusat, konflik bisa selesai dalam waktu 1 minggu atau hitungan bulan. Nah kalau di desa sampai 3 tahun kepala desa yang kalah tetap tidak mau sowan ke pesaingnya,” ujarnya disambut tepuk tangan riuh para peserta.

Setahun lalu, DPR RI mengesahkan RUU Desa, yang kemudian diwujudkan menjadi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ini menandai dimulainya otonomi desa untuk yang lebih luas. Untuk memperlancar pelaksanaannya, kepala desa di seluruh Indonesia perlu mendapat orientasi mengenai tata kelola keuangan yang baik.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

back to top