Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Usulan dana aspirasi, upaya DPR mengkebiri pemerintah

Usulan dana aspirasi, upaya DPR mengkebiri pemerintah

Jogjakarta-KoPi| Wakil ketua DPD Golkar Jogja, Jhon Skeban menganggap usulan dana aspirasi DPR tidak memilki alasan yang bisa dipertanggung jawabkan. Selama ini telah jelas koridor DPR untuk menjalankan fungsi lembaga legislatif bukan lembaga eksekutif.

“DPR mestinya tetap konsisten pada posisinya sebagai lembaga legislatif yang membuat perundang-undangan, menyusun anggaran dan melakukan pengawasan. Oleh karena itu lembaga DPR tidak mengalihkan fungsinya sebagai lembaga eksekutif”, ujarnya saat ditemui di kantor DPD Golkar di DIY.

Bila usulan dana aspirasi digoalkan telah mengkebiri posisi lembaga eksekutif yang menyebabkan runtuhnya kepercayaan lembaga legislatif dan eksekutif.

Selain itu usulan dana 20 miliar masing-masing anggota DPR jelas-jelas telah mengabaikan mekanisme pembangunan nasional.

“Mekanisme pembangunan nasional melalui musrembang, rencana membangun itu diputuskan dan dibahas oleh masyarakat sendiri. Program-program ini diteruskan oleh pemerintah, dana diharapkan dapat memecahkan persolan masyarakat”,papar Jhon.

Jhon juga mengkritisi usulan dana 20 miliar justru akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan. Pasalnya bila dibandingkan dengan daerah lain jumlah anggota DPR terbanyak berada di Jawa, otomatis dana hanya memusat di Jawa.

“Pemerintah dalam hal ini presiden harus mencermati secara bijak. Pemerintah harusnya tidak serta merta mengaggapi dan tidak melaksanakan usulan itu demi keadilan, pemerataan dan meniadakan ketimpangan pembangunan”, tegas Jhon. |Winda Efanur FS|

back to top