Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Unjuk rasa New York agreement, AMP tuntut demokrastisasi Papua

Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua di Jl. Kemasan Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua di Jl. Kemasan

Jogjakarta-KoPi| Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan unjuk rasa di depan asrama Papua di Jl. Kemasan 1 Kusumanegara pukul 09.30 WIB hingga selesai.

Sekitar 20 mahasiwa terlibat unjuk rasa memperingati 53 tahun perjanjian New York. Penandatanganan perjanjian New York (New York Agreement) pada tanggal 15 Agustus 1962 merupakan kesepakatan internasional antara pemerintah RI dengan Belanda. AMP menilai perjanjian New York ilegal karena tidak melibatkan rakyat Papua.

"Aksi bertepatan dengan PEPERA, Papua tidak dilibatkan dengan perjanjian New York agreement padahal itu menentukan nasib Papua. Padahal Papua sudah merdeka pada 1961. Bagi kami itu perjanjian ilegal," tutur jubir aksi Abi.

Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri 29 pasal mengatur 3 hal, terutama pasal 14-21 mengatur tentang "Penentuan nasib sendiri (self determination) yang didasarkan pada praktek internasional yaitu satu orang satu suara (one man one vote).

Sementara pasal 12 dan 13 mengatur transfer administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB, UNTEA kepada Indonesia.

Transfer administrasi pada 1 Mei 1963, Indonesia diberi tanggung jawab mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan. Namun pemerintah RI tidak mengindahkan amanat perjanjian New York.

Dalam aksi ini Abi memberikan standing statement, negara memberikan ruang masyarakat Papua untuk bersuara. "Kesimpulan kami perjalanan sejarah kami berada di posisi netral. Negara memberikan ruang demokrasi tentang hak asasi manusia. Aksi ini kami lakukan untuk menyuarakan suara rakyat. Mekanisme internasional one man one vote," tutur Abi.

Abi menambahkan jajak pendapat nanti tergantung masyarakat Papua, masih bergabung dengan NKRI atau melepaskan diri.

"Arahnya kami bisa dengan kondisi bersama Indonesia atau berdiri sendiri," tutur Abi. |Winda Efanur FS|

back to top