Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Unjuk rasa New York agreement, AMP tuntut demokrastisasi Papua

Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua di Jl. Kemasan Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua di Jl. Kemasan

Jogjakarta-KoPi| Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan unjuk rasa di depan asrama Papua di Jl. Kemasan 1 Kusumanegara pukul 09.30 WIB hingga selesai.

Sekitar 20 mahasiwa terlibat unjuk rasa memperingati 53 tahun perjanjian New York. Penandatanganan perjanjian New York (New York Agreement) pada tanggal 15 Agustus 1962 merupakan kesepakatan internasional antara pemerintah RI dengan Belanda. AMP menilai perjanjian New York ilegal karena tidak melibatkan rakyat Papua.

"Aksi bertepatan dengan PEPERA, Papua tidak dilibatkan dengan perjanjian New York agreement padahal itu menentukan nasib Papua. Padahal Papua sudah merdeka pada 1961. Bagi kami itu perjanjian ilegal," tutur jubir aksi Abi.

Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri 29 pasal mengatur 3 hal, terutama pasal 14-21 mengatur tentang "Penentuan nasib sendiri (self determination) yang didasarkan pada praktek internasional yaitu satu orang satu suara (one man one vote).

Sementara pasal 12 dan 13 mengatur transfer administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB, UNTEA kepada Indonesia.

Transfer administrasi pada 1 Mei 1963, Indonesia diberi tanggung jawab mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan. Namun pemerintah RI tidak mengindahkan amanat perjanjian New York.

Dalam aksi ini Abi memberikan standing statement, negara memberikan ruang masyarakat Papua untuk bersuara. "Kesimpulan kami perjalanan sejarah kami berada di posisi netral. Negara memberikan ruang demokrasi tentang hak asasi manusia. Aksi ini kami lakukan untuk menyuarakan suara rakyat. Mekanisme internasional one man one vote," tutur Abi.

Abi menambahkan jajak pendapat nanti tergantung masyarakat Papua, masih bergabung dengan NKRI atau melepaskan diri.

"Arahnya kami bisa dengan kondisi bersama Indonesia atau berdiri sendiri," tutur Abi. |Winda Efanur FS|

back to top