Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

UN online jangan hanya jadi reformasi kosmetik pendidikan Indonesia

UN online jangan hanya jadi reformasi kosmetik pendidikan Indonesia
Surabaya – KoPi | Kebijakan pemerintah melangsungkan Ujian Nasional dengan sistem Online diharapkan dapat meminimalisir adanya kecurangan. Namun, apakah UN online ini akan memiliki dampak pada siswa?

Menurut Tuti Budiahayu, pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga, kecurangan yang terjadi saat UN lebih dikarenakan persoalan distribusi soal ujian dan keamanan dari pembuat soal ujian itu sendiri. Artinya, kecurangan dari UN didukung oleh sistem di sekitarnya.

Misalnya, guru sengaja mengendorkan pengawasan saat ujian demi menjaga reputasi sekolahnya. Sekolah ketakutan siswa mereka tidak lulus dan berdampak pada nama baik sekolah tersebut. Bukan hanya itu, bahkan beberapa orang tua wali murid juga mendukung perilaku kecurangan tersebut.

“Kadang ada orang tua murid yang men-support siswa untuk melakukan kecurangan saat UN, dengan turut membayari siswa untuk membeli jawaban dari joki,” ujar Tuti. Dosen Sosiologi Universitas Airlangga ini sependapat jika UN online dapat meminimalisir adanya kecurangan dalam UN, asalkan kerahasiaannya terjamin.

Mungkinkah akan ada bentuk kecurangan baru yang muncul dalam UN online ini? Menurut Tuti hal itu tergantung dari bagaimana sistem pendukungnya. Misalnya peran guru, orangtua, dan juga sekolah. “Karena perilaku menyimpang akan terus muncul mengikuti celah yang ada,” tuturnya.

Tuti meyakini kebijakan Mendikbud yang memutuskan UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan merupakan langkah besar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Namun ia berharap kebijakan ini tidak akan hanya berhenti di situ. Peningkatan kualitas pendidikan masih harus terus dilakukan, terutama integritas para siswa. Jika siswa memiliki integritas yang tinggi dalam dirinya maka berbagai bentuk kecurangan akan hilang sendiri secara perlahan-lahan.

“Jangan sampai ini hanya menjadi sebatas reformasi kosmetik pendidikan, di mana pemerintah mengabaikan persoalan moral etika dan kualitas pembelajaran di sekolah. Semestinya hal-hal tersebut lebih patut untuk diperhatikan pemerintah,” ungkapnya. | Labibah

back to top