Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

UMK 2015 belum akomodasi buruh perempuan

Ilustrasi buruh perempuan Ilustrasi buruh perempuan
Surabaya –KoPi. Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) sebesar Rp 2.710.000. Angka tersebut dianggap sudah cukup mewakili keperluan buruh. Namun di sisi lain, kepentingan buruh perempuan masih belum terakomodasi dengan baik. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Jawa timur Wiwik Afifah.
 

Wiwik menyebutkan, keperluan buruh perempuan biasanya justru lebih besar daripada buruh laki-laki. Selama ini Kualitas Hidup Layak (KHL) yang menjadi patokan penetapan UMK selalu menggunakan ukuran kebutuhan buruh laki-laki. Padahal, buruh perempuan memiliki kebutuhan sendiri yang tidak sama dengan laki-laki.

“Misalnya kita bisa melihat biaya transportasi buruh perempuan. Biasanya buruh perempuan menggunakan transportasi umum, sedangkan yang laki-laki menggunakan motor sendiri sambil mengantar anak,” jelas Wiwik.

Selama ini, lanjut Wiwik, asumsi yang ada di masyarakat adalah laki-laki yang harus bekerja dan mencari nafkah, sedangkan perempuan hanya dianggap membantu. “Karena itu ada anggapan bahwa tidak apa-apa buruh perempuan dapat gaji di bawah UMR, asalkan suaminya dapat gaji UMR. Nah itu kan merugikan buruh perempuan,” ujarnya. 

Wiwik berharap penetapan item-item di KHL lebih memperhatikan kebutuhan buruh perempuan. Ada pengeluaran rutin perempuan yang tidak diperhatikan pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk pembalut, biaya perawatan anak, serta pengeluaran untuk memeriksakan kesehatan reproduksi seperti pemeriksaan kanker serviks dan pemeriksaan kanker payudara. 

“Nah, biaya memeriksakan ke dokter dan biaya merawat anak kan tidak pernah masuk ke KHL. Padahal itu kan dibutuhkan perempuan secara berkala, setidaknya satu tahun sekali,” tegas Wiwik.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top