Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Tolak 'matahari kembar' tubuh POLRI, tolak BG jadi Wakapolri

Tolak 'matahari kembar' tubuh POLRI, tolak BG jadi Wakapolri

Jogjakarta-KoPi| Lagi-lagi keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendapatkan kritik tajam dari masyakarat Yogyakarta. Ditengah kesibukan Presiden Jokowi di KAA, secara diam-diam POLRI melantik Komjen Budi Gunawan sebagai  Wakapolri.

Kemelut sudah disulut setelah Keputusan Hakim Sarpin terhadap tersangka BG yang dinilai kontroversial. Hingga masyakarat kembali dikejutkan atas pelantikan tertutup BG sebagai Wakapolri oleh Kapolri Badruddin Haiti.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogyakarta menyatakan sikap dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut pengangkatan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Koordinator Jogja Police Watch (JPW), Baharudin Kamba, menyatakan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) melanggar Perpres Nomor 52 ayat 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan kepangkatan pada Perwira Tinggi bintang dua ke atas ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.

"Pengangkatan BG sebagai Wakapolri ditentukan sendiri oleh internal Polri tanpa konsultasi pada Presiden yang mengurus KAA. Tentu Presiden seharusnya bertanggung jawab atas pelantikan BG yang tidak sesuai prosedur Perpres," Ujar Baharuddin pada Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi di Kantor Pukat UGM.

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat menolak BG karena BG diindikasi memiliki kedekatan dan keterlibatan dalam politik praktis pada Pilpres 2014. Seharusnya seluruh anggota Polri adalah orang-orang yang netral dan professional.
“Baik Kapolri ataupun Presiden merupakan petugas Rakyat bukan Petugas Partai, mereka digaji oleh APBN yang berasal dari pajak rakyat. Mereka ditugaskan untuk melayani rakyat bukan melayani partai.” Ujar Zaenurrohman salah seorang penggiat anti korupsi Yogyakarta. |Luthfia Lathifatul, Winda Efanur FS|




back to top