Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Tolak 'matahari kembar' tubuh POLRI, tolak BG jadi Wakapolri

Tolak 'matahari kembar' tubuh POLRI, tolak BG jadi Wakapolri

Jogjakarta-KoPi| Lagi-lagi keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendapatkan kritik tajam dari masyakarat Yogyakarta. Ditengah kesibukan Presiden Jokowi di KAA, secara diam-diam POLRI melantik Komjen Budi Gunawan sebagai  Wakapolri.

Kemelut sudah disulut setelah Keputusan Hakim Sarpin terhadap tersangka BG yang dinilai kontroversial. Hingga masyakarat kembali dikejutkan atas pelantikan tertutup BG sebagai Wakapolri oleh Kapolri Badruddin Haiti.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogyakarta menyatakan sikap dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut pengangkatan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Koordinator Jogja Police Watch (JPW), Baharudin Kamba, menyatakan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) melanggar Perpres Nomor 52 ayat 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan kepangkatan pada Perwira Tinggi bintang dua ke atas ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.

"Pengangkatan BG sebagai Wakapolri ditentukan sendiri oleh internal Polri tanpa konsultasi pada Presiden yang mengurus KAA. Tentu Presiden seharusnya bertanggung jawab atas pelantikan BG yang tidak sesuai prosedur Perpres," Ujar Baharuddin pada Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi di Kantor Pukat UGM.

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat menolak BG karena BG diindikasi memiliki kedekatan dan keterlibatan dalam politik praktis pada Pilpres 2014. Seharusnya seluruh anggota Polri adalah orang-orang yang netral dan professional.
“Baik Kapolri ataupun Presiden merupakan petugas Rakyat bukan Petugas Partai, mereka digaji oleh APBN yang berasal dari pajak rakyat. Mereka ditugaskan untuk melayani rakyat bukan melayani partai.” Ujar Zaenurrohman salah seorang penggiat anti korupsi Yogyakarta. |Luthfia Lathifatul, Winda Efanur FS|




back to top