Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Tolak bandara Kulonprogo, massa mogok makan 2 minggu di kantor DPRD DIY

Tolak bandara Kulonprogo, massa mogok makan 2 minggu di kantor DPRD DIY

Jogjakarta-KoPi| Massa yang tergabung dalam sekretariat bersama (Sekber) dan Wahana Tri Tunggal (WTT) menggelar aksi mogok makan di DPRD DIY pukul 11.40 WIB.  Sebelumnya massa melakukan long march dari parkiran Abu Bakar Ali.

Aksi mogok makan massa akan berlangsung dari tanggal 19 Oktober hingga 2 November 2015 mendatang. Bentuk penolakan keras pembangunan bandara baru di wilayah Temon, Kulonprogo.

Dalam orasinya massa menilai Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo ngotot membangun bandara tersebut. Pihak Pemda sengaja mengabaikan persoalan kehidupan masyarakat berdampak, juga lokasi yang rawan tsunami.

"Cabut Surat Keputusan Gubernur DIY No. 68/Kep./2015 tentang IPL Pembangunan Bandara, Tolak Perda RT/RW Kabupaten Kulonprogo dan hentikan kriminalisasi petani," isi orasi massa.

Dengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menerima kasasi Pemda DIY bernomor registrasi 456 K/ TUN/ 2015. Kini pihak Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo terus melanjutkan proses pembangunan bandara yang sempat tertunda.

Putusan MA tersebut telah mematahkan hasil PTUN yang membatalkan Ijin Penetapan Lokasi Gubernur DIY, Sultan Hamengkubawono X pada tanggal 31 Maret 2015.

Dari hasil putusan MA selanjutnya akan dilimpahkan ke Badan Pertanahan Nasional, sebagai dasar pembebasan lahan bandara.
|Winda Efanur FS|

back to top