Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Tolak bandara Kulonprogo, massa mogok makan 2 minggu di kantor DPRD DIY

Tolak bandara Kulonprogo, massa mogok makan 2 minggu di kantor DPRD DIY

Jogjakarta-KoPi| Massa yang tergabung dalam sekretariat bersama (Sekber) dan Wahana Tri Tunggal (WTT) menggelar aksi mogok makan di DPRD DIY pukul 11.40 WIB.  Sebelumnya massa melakukan long march dari parkiran Abu Bakar Ali.

Aksi mogok makan massa akan berlangsung dari tanggal 19 Oktober hingga 2 November 2015 mendatang. Bentuk penolakan keras pembangunan bandara baru di wilayah Temon, Kulonprogo.

Dalam orasinya massa menilai Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo ngotot membangun bandara tersebut. Pihak Pemda sengaja mengabaikan persoalan kehidupan masyarakat berdampak, juga lokasi yang rawan tsunami.

"Cabut Surat Keputusan Gubernur DIY No. 68/Kep./2015 tentang IPL Pembangunan Bandara, Tolak Perda RT/RW Kabupaten Kulonprogo dan hentikan kriminalisasi petani," isi orasi massa.

Dengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menerima kasasi Pemda DIY bernomor registrasi 456 K/ TUN/ 2015. Kini pihak Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo terus melanjutkan proses pembangunan bandara yang sempat tertunda.

Putusan MA tersebut telah mematahkan hasil PTUN yang membatalkan Ijin Penetapan Lokasi Gubernur DIY, Sultan Hamengkubawono X pada tanggal 31 Maret 2015.

Dari hasil putusan MA selanjutnya akan dilimpahkan ke Badan Pertanahan Nasional, sebagai dasar pembebasan lahan bandara.
|Winda Efanur FS|

back to top