Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Tolak bandara Kulonprogo, massa mogok makan 2 minggu di kantor DPRD DIY

Tolak bandara Kulonprogo, massa mogok makan 2 minggu di kantor DPRD DIY

Jogjakarta-KoPi| Massa yang tergabung dalam sekretariat bersama (Sekber) dan Wahana Tri Tunggal (WTT) menggelar aksi mogok makan di DPRD DIY pukul 11.40 WIB.  Sebelumnya massa melakukan long march dari parkiran Abu Bakar Ali.

Aksi mogok makan massa akan berlangsung dari tanggal 19 Oktober hingga 2 November 2015 mendatang. Bentuk penolakan keras pembangunan bandara baru di wilayah Temon, Kulonprogo.

Dalam orasinya massa menilai Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo ngotot membangun bandara tersebut. Pihak Pemda sengaja mengabaikan persoalan kehidupan masyarakat berdampak, juga lokasi yang rawan tsunami.

"Cabut Surat Keputusan Gubernur DIY No. 68/Kep./2015 tentang IPL Pembangunan Bandara, Tolak Perda RT/RW Kabupaten Kulonprogo dan hentikan kriminalisasi petani," isi orasi massa.

Dengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menerima kasasi Pemda DIY bernomor registrasi 456 K/ TUN/ 2015. Kini pihak Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo terus melanjutkan proses pembangunan bandara yang sempat tertunda.

Putusan MA tersebut telah mematahkan hasil PTUN yang membatalkan Ijin Penetapan Lokasi Gubernur DIY, Sultan Hamengkubawono X pada tanggal 31 Maret 2015.

Dari hasil putusan MA selanjutnya akan dilimpahkan ke Badan Pertanahan Nasional, sebagai dasar pembebasan lahan bandara.
|Winda Efanur FS|

back to top