Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Tiga menteri rebutan Freeport, Presiden harus sinkronkan mereka

Tiga menteri rebutan Freeport, Presiden harus sinkronkan mereka

Jakarta-KoPi| Kontroversi siapa, apa materi dan menteri apa yang harus memimpin serta kapan batas waktu terkait renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) bisa terjadi karena tidak terlembagakan di bawah kepemimpinan presiden. Demikian Gunawan Ketua Komite Pertimbangan Organisasi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice mengatakan.

Kelembagaan itu adalah sebuah Tim Renegosiasi yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) dalam rangka evaluasi dan koordinasi.

Sebelum kelembagaan tersebut ada, Presiden SBY menerbitkan Keppres No 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Tim ini dipimpin Menkoperekonomian (Hatta Rajasa), dengan Menteri ESDM (Jero Wacik) selaku Ketua Harian.

Hingga pemerintahan Presiden SBY berakhir, renegosiasi Freeport belum tuntas.

Padahal UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memandatkan setahun setelah UU Minerba diundangan KK harus disesuiakan dengan UU Minerba dan smelter harus sudah dibangun 5 tahun setelah UU Minerba diundangkan.

Pada era Presiden Jokowi, presiden menunjuk Menteri PPN/Ka Bappenas (Andrinof Chaniago) selaku ketua Tim Renegosiasi Freeport, dan Menteri ESDM (Sudirman Said) selaku ketua harian. Problemnya Andrinof kini sudah tidak di pemerintahan lagi.

Dan kini tiga menteri : Menkopolhukam, Menteri ESDM dan Menko Maritim dan Sumber Daya, sama-sama bicara tentang renegosiasi kontrak karya Freeport, akan tetapi tidak singkron.

Presiden Jokowi perlu membentuk Tim Renegosiasi, selain guna mensinkronkan para menteri dan Gubernur serta para bupati Papua, juga agar mendapatkan informasi akurat tentang renegosiasi, karena renegosiasi adalah kewajiban kontrak karya untuk disesuaikan dengan UU Minerba, bukan perpanjangan kontrak.

back to top