Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Tentang Karnaval PKI di Madura

Tentang Karnaval PKI di Madura

Sebagaimana lazimnya dalam menyambut hari proklamasi kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia—mulai dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa—selalu merayakannya dengan pelbagai ekspresi suka cita: memasang bendera dan umbul-umbul merah putih di depan rumah dan di pinggir-pinggir jalan; melaksanakan upacara; mengadakan lomba-lomba (seperti makan kerupuk, lompat karung beras, panjat pinang, baris-berbaris, karnaval, dan lain sebagainya).

Demikian juga halnya yang dilakukan masyarakat di Madura. Mereka larut dalam eforia dan kegembiraan yang khas dalam menyambut hari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-70.

Meskipun ada yang sedikit berbeda dari perayaan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia di Madura tahun ini. Yakni, adanya karnaval yang menampilkan lambang palu arit dan tokoh-tokoh komunis di Indonesia (selanjutnya disebut karnaval PKI) yang dilakukan oleh salah satu sekolah menengah di Pamekasan.

Sontak, hal ini kemudian menarik dan membetot perhatian publik. Tidak hanya di Madura, tetapi juga di luar Madura karena media-media nasional menyiarkannya secara luas. Di sosial media, kasus ini mengundang kehebohan tersendiri.

Sebagian publik memandang hal ini sebagai salah satu pertanda yang terang kebangkitan kembali komunisme di tanah air, terlebih dalam hal ini, di Madura. Sementara sebagian yang lain, ikut heboh lantaran menganggap pandangan seperti itu terlalu berlebihan, kalau bukan, seperti lawakan.

Mitos Abadi
Sebenarnya jika dipandang dari akal sehat dan kesadaran sejarah yang bening, tak ada yang perlu dihebohkan dan dipersoalkan dari karnaval PKI tersebut, terlebih jika yang dipersoalkan hanya menyangkut perkara menampilkan tokoh-tokoh komunis Indonesia dan simbol palu arit dalam arakan-arakan karnaval perayaan hari kemerdekaan. Mengapa demikian?

Argumentasinya sederhana dan cukup jelas: PKI juga punya peran penting dalam menghadang imperialisme, melawan dan mengusir penjajah demi tercapainya kemerdekaan Indonesia, yang kesemuanya itu (di)hilang(kan) dalam sejarah resmi rezim Orde Baru.

PKI dalam sejarah rezim yang berkuasa justru dipandang sebagai pemberontak, penghianat bangsa, kaum anti-tuhan yang dipojokkan dan diadu domba dengan umat islam. Mitos ini yang nampaknya masih terus melekat kuat. Apalagi, jika melihat tema besar kegiatan karnaval tersebut adalah ingin menampilkan tonggak sejarah perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan sampai reformasi.

Maka wajar-wajar saja, dan sudah semestinya, jika PKI ikut ditampilkan. PKI adalah salah satu “aktor” yang tak bisa dilupakan begitu saja. Melupakan PKI, sama saja melupakan patahan (rupture) atau bagian sejarah penting negeri ini.

Bagi saya, keterkejutan dan kehebohan sebagian publik dalam merespon kasus karnaval PKI tersebut, terutama elit-elit di Madura sendiri, justru menunjukkan secara tegas dan vulgar betapa sampai hari ini mitos tentang PKI yang diindoktrinasi oleh rezim Orde Baru melalui ideological state aparatus seperti buku-buku sejarah, film, monumen-monumen, masih belum sepenuhnya retak dari horizon dan kesadaran mereka hari ini.

Padahal, sudah banyak bermunculan perspektif baru dalam melihat kasus 65 yang lebih komprehensif, adil dan kritis. Seharusnya, ‘sejarah alternatif Indonesia’ ini dijadikan pegangan yang dapat membantu melihat peristiwa kelabu 65 yang berkabut itu dengan lebih jernih dan penuh semangat rekonsiliatif. Alih-alih demikian, malah yang terjadi sebaliknya: dendam dan kebencian psikopatik yang terus menyala.

Lihat misalnya, Bupati Pamekasan, justru merespon kasus karnaval PKI sebagai peristiwa “kecolongan” yang tak patut terjadi—setelah menuai kehebohan di tingkat publik. Bahkan, pihaknya berjanji akan mengevaluasi kasus karnaval PKI tersebut dengan melibatkan pihak kepolisian dan militer setempat.

Pihak kepolisian, militer, sejumlah LSM, anggota DPRD Pamekasan, dan organisasi islam di Madura juga masih berpandangan sama dalam merespon kasus ini: kaum komunis di Indonesia musuh negara dan umat Islam, sekaligus. Tak ada maaf dan rekonsialiasi sedikitpun untuk PKI. PKI adalah musuh bebuyutan abadi. Ia tak boleh bangkit kembali. Mereka menyesalkan dan memprotes keras karnaval PKI itu.

Dengan pola pikir yang masih dipenuhi mitos tentang PKI seperti ditegaskan di atas, peristiwa karnaval PKI di Pamekasan kemudian dipandang secara berlebihan dan semena-mana sebagai pertanda kebangkitan kembali komunisme di Madura yang mesti diwaspadai secara serius.

Kebangkitan Kebencian dan Dendam

Bagi mereka yang memandang karnaval PKI sebagai pertanda kebangkitan kembali komunisme di Madura, yang melakukan penyusupan lewat berbagai pintu dan cara, seolah-olah memang menemukan jalinan dan rangkaian logisnya dengan banyaknya peristiwa yang dianggap serupa yang baru-baru ini terjadi di tempat yang lain (semuanya terjadi di bawah pemerintahan Jokowi): pemutaran film Senyap di berbagai kota; Putri Indonesia yang memakai kaos palu arit; dua mahasiswa yang ditangkap karena menggambar simbol palu arit di tembok kampus di Jember dan lain sebagainya.

Perasaan was-was dan ketakutan akan kebangkitan kembali komunisme ini, jika kita lihat, memang mengalami proses pengencangan dan penguatan saat pemilu presiden yang lalu. Di mana kekuatan masyarakat terpolarisasi ke dalam dua kutub besar yang mewujud dalam dukungan terhadap Jokowi dan Prabowo.

Seperti kita tahu, Prabowo didukung sepenuhnya oleh kekuatan kelompok “islam politik” yang aktif bermanuver memainkan sentimen-sentimen agama (islam) untuk menggembosi dan menjatuhkan lawannya, salah satunya dengan menggunakan isu komunisme di Indonesia sebagai amunisi.

Bahkan bagi mereka, setelah menang dalam pemilu, naiknya Jokowi sebagai presiden seperti “testing of the water”. Pemerintahan Jokowi dikhawatirkan berpotensi disusupi kekuatan dan anasir komunisme yang bisa masuk lewat pintu PDIP, dan ini patut diwaspadai oleh umat Islam.

Dalam kasus karnaval PKI di Madura, nampaknya, banyak pihak terutama dari kelompok “islam politik” dan militer yang juga ikut mengipasi (kalau bukan menghidupkan apinya?) sehingga tampak berlebihan dan semena-mena dalam memandang kasus ini sebagai pertanda kebangkitan kembali komunisme di Madura.

Dalam soal isu komunisme, kelompok “islam politik” dan militer ini memang selalu bergandengan. Ini tak mengherankan, sebab keduanya memiliki kesamaan konstruksi wacana (tentang bahaya laten komunis).
Bahkan, dalam beberapa kasus, memiliki garis koordinasi di lapangan. Tetapi, dalam konteks karnaval PKI di Pamekasan, terlalu berlebihan dan semena-mena jika itu dipandang sebagai pertanda kebangkitan kembali komunisme di Madura.

Saya mengatakan berlebihan dan semena-mena karena pandangan yang menganggap karnaval PKI sebagai pertanda kebangkitan kembali komunisme di Madura tersebut sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Alih-alih kebangkitan kembali komunisme, malah yang terjadi justru kebangkitan kebencian dan dendam atas PKI yang semakin menjadi-jadi.

Setidaknya, ini bisa dilihat dari tiga hal berikut ini: Pertama, pihak sekolah yang bersangkutan, menampilkan simbol palu arit dan tokoh-tokoh komunis di Indonesia itu lantaran merupakan instruksi dari panitia penyelenggara dan berhubungan dengan penilaian (untuk menentukan juara) kegiatan itu.

Bukan inisiatif dan kesadaran mereka sendiri. Yang penting dicatat, dalam menampilkan atribut-atribut PKI, terutama dialog dalam teatrikal, mereka tetap sepenuhnya mengutip dialog-dialog film G30S/PKI yang tak diedit sedikitpun.

Dalam hal ini, pihak sekolah tetap merujuk pada “referensi” sejarah resmi yang dibuat oleh rezim Orde Baru. Artinya, dari segi (re)produksi makna, ada kesan semakin mengukuhkan makna yang dominan tentang kesesatan PKI. Bukan sebaliknya, melakukan dekonstruksi terhadap makna dominan itu.

Kedua, jika memang benar ada potensi kekuatan komunis Indonesia kembali bangkit dan melakukan penyusupan lewat pintu panitia kegiatan karnaval, misalnya, yang jadi pertanyaan kemudian, mengapa itu bisa terjadi di wilayah yang notabennya menjadi pilot-project syariat Islam di Madura? Jangan-jangan, kasus ini memang sengaja didesain “dari dalam” untuk membuat semacam kegaduhan politik untuk kepentingan pragmatis-politis kelompok “Islam politik” saja.

Ketiga, pandangan yang menganggap karnaval PKI sebagai pertanda kebangkitan komunisme di Madura sama sekali terbukti keliru, setelah Bupati Pamekasan baru-baru ini mengirim surat klarifikasi tentang kasus karnaval PKI tersebut langsung kepada presiden.

Surat klarifikasi ini merupakan hasil evaluasi yang dijanjikan sebelumnya oleh Bupati Pamekasan. Dalam salah satu poin dalam surat klarifikasi tersebut, Bupati Pamekasan menegaskan bahwa karnaval yang diadakan oleh panitia memang dimaksudkan sebagai pendidikan untuk masyarakat tentang bahaya laten komunisme di Indonesia.

Tidak hanya itu, atribut-atribut PKI setelah digunakan dalam kegiatan karnaval tersebut kemudian juga dibakar dan dimusnahkan oleh Bupati Pamekasan didampingi Polsek dan Kodim setempat agar tidak salah digunakan.

back to top