Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Tekanan politik Jokowi dalam pencalonan 'BG'

Tekanan politik Jokowi dalam pencalonan 'BG'

Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri oleh Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo. Pasalnya, Jokowi yang maju sebagai Presiden dengan menggaungkan jargon ‘Bersih’, kemudian memunculkan satu nama calon Kapolri yang sudah ditandai merah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi penyusunan kabinet 2014 lalu. 

KoPi| Keputusan Jokowi untuk mengajukan BG sebagai calon tunggal dinilai banyak dipengaruhi oleh kekuatan politis. Dalam penyusunan kabinet, nama BG masuk dalam daftar nominasi yang konon diusulkan oleh mantan Presiden Megawati, namun dengan pertimbangan ‘Raport merah’ dari KPK dan PPATK kala itu, Jokowi tidak memasukkan BG dalam jajaran Kabinet Kerja yang dipimpinnya.

“Artinya, Jokowi bisa dan pernah menolak usulan Megawati. Nah, ketika sekarang nama BG muncul kembali untuk posisi calon Kapolri, saya yakin itu pasti bukan murni inisiatif Presiden Jokowi,” Ujar Haryadi Anwari, Akademisi dan Pengamat Politik.

Haryadi juga mengatakan keyakinannya bahwa ada kekuatan besar yang menekan Presiden untuk berhadap-hadapan dengan KPK, PPATK, dan Civil Society. Hal inilah yang menjadi sebab Jokowi tidak dapat menolak pencalonan BG. Haryadi juga mengatakan, bahkan jika yang menjadi prioritas adalah mengukuhkan koalisi kekuatan politik di Parlemen, maka besar kemungkinan Jokowi akan tetap melantik BG sebagai Kapolri baru.

“Saya kira KMP memanfaatkan momentum pencalonan BG dan mendukungnya. Ya semacam penggalangan ‘koalisi korupsi bersama’, kalau BG benar dilantik, maka untuk sesaat hubungan legislatif dengan eksekutif di pusat akan harmonis. Tapi nggak bisa dijamin akan seterusnya,” terang Haryadi.

Keputusan Jokowi untuk mencalonkan, dan bahkan jika nanti berlanjut pada pelantikan BG sebagai Kapolri baru tentu akan menimbulkan konsekuensi besar bagi Jokowi. Presiden yang dipilih karena janjinya untuk membangun pemerintahan yang bersih tersebut bukan saja akan kehilangan kepercayaan dari rakyat, namun juga kehilangan relawan-relawan idealisnya. Karena dengan melantik BG, Jokowi telah melanggar Nawa Cita yang dicanangkan.| Chusnul Chotimmah

back to top