Menu
Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Prev Next

Tekanan politik Jokowi dalam pencalonan 'BG'

Tekanan politik Jokowi dalam pencalonan 'BG'

Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri oleh Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo. Pasalnya, Jokowi yang maju sebagai Presiden dengan menggaungkan jargon ‘Bersih’, kemudian memunculkan satu nama calon Kapolri yang sudah ditandai merah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi penyusunan kabinet 2014 lalu. 

KoPi| Keputusan Jokowi untuk mengajukan BG sebagai calon tunggal dinilai banyak dipengaruhi oleh kekuatan politis. Dalam penyusunan kabinet, nama BG masuk dalam daftar nominasi yang konon diusulkan oleh mantan Presiden Megawati, namun dengan pertimbangan ‘Raport merah’ dari KPK dan PPATK kala itu, Jokowi tidak memasukkan BG dalam jajaran Kabinet Kerja yang dipimpinnya.

“Artinya, Jokowi bisa dan pernah menolak usulan Megawati. Nah, ketika sekarang nama BG muncul kembali untuk posisi calon Kapolri, saya yakin itu pasti bukan murni inisiatif Presiden Jokowi,” Ujar Haryadi Anwari, Akademisi dan Pengamat Politik.

Haryadi juga mengatakan keyakinannya bahwa ada kekuatan besar yang menekan Presiden untuk berhadap-hadapan dengan KPK, PPATK, dan Civil Society. Hal inilah yang menjadi sebab Jokowi tidak dapat menolak pencalonan BG. Haryadi juga mengatakan, bahkan jika yang menjadi prioritas adalah mengukuhkan koalisi kekuatan politik di Parlemen, maka besar kemungkinan Jokowi akan tetap melantik BG sebagai Kapolri baru.

“Saya kira KMP memanfaatkan momentum pencalonan BG dan mendukungnya. Ya semacam penggalangan ‘koalisi korupsi bersama’, kalau BG benar dilantik, maka untuk sesaat hubungan legislatif dengan eksekutif di pusat akan harmonis. Tapi nggak bisa dijamin akan seterusnya,” terang Haryadi.

Keputusan Jokowi untuk mencalonkan, dan bahkan jika nanti berlanjut pada pelantikan BG sebagai Kapolri baru tentu akan menimbulkan konsekuensi besar bagi Jokowi. Presiden yang dipilih karena janjinya untuk membangun pemerintahan yang bersih tersebut bukan saja akan kehilangan kepercayaan dari rakyat, namun juga kehilangan relawan-relawan idealisnya. Karena dengan melantik BG, Jokowi telah melanggar Nawa Cita yang dicanangkan.| Chusnul Chotimmah

back to top