Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Takut KPK, Jatim larang PNS gunakan "Modin" untuk mudik

Takut KPK, Jatim larang PNS gunakan "Modin" untuk mudik
Surabaya - KoPi | Meskipun pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengijinkan penggunaan mobil dinas (modin) untuk mudik, hal itu tidak akan diikuti oleh Pemprov Jatim. Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah menyatakan tidak memperbolehkan jajaran Pemprov untuk menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran 2015.
 

Berkaitan dengan hal itu, Pakdhe Karwo, panggilan Soekarwo, mengeluarkan surat edaran tentang larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik. Hal itu menyusul adanya edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang penggunaan kendaraan dinas. 

"Menpan-RB membolehkan, tapi KPK tidak. Setelah KPK mengeluarkan larangan bagi seluruh mobil dinas, kami ikut KPK. Kalau provinsi lain tidak melarang, itu terserah provinsi lain," tuturnya.

Menurut dia, penggunaan mobil dinas dikhawatirkan masuk pertimbangan hukum korupsi, khususnya pasal gratifikasi karena menggunakan aset saat tidak berdinas. "Larangan ini hanya berlaku untuk kendaraan dinas Pemprov, sedangkan untuk kabupaten/kota silakan kepala daerahnya yang mengeluarkan kebijakan masing-masing," katanya. 

Sebelumnya Pakde Karwo mengaku sempat akan memperbolehkan penggunaan kendaraan dinas karena ada kebijakan dari Menpan-RB Yuddy Chrisnandi. "Seluruh mobil dinas milik pemerintah Jawa Timur nantinya akan diparkir di kantor masing-masing selama libur lebaran," ujar Pakdhe Karwo.

 

back to top