Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Tak ada untungnya, HMI serukan Freepot kembali ke Indonesia

Tak ada untungnya, HMI serukan Freepot kembali ke Indonesia

Jogjakarta-KoPi| “Sejak tahun 1967 Freeport telah berjalan di negeri ini selama 42 tahun, namun keuntungan freeport masih terjadi ketimpangan, keuntungan yang didapat Freeport tidak sebanding lurus dengan pemasukan yang diperoleh oleh Negara, ujar Eko Prasetyanto selaku Kordinator Lapangan gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat melakukan aksi di nol Km Yogyakarta (28/12).

Eko Prasetyanto menambahkan PT. Freeport menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penerimaan Negara yang tidak optimal, hingga pemerintah daerah juga ikut terlibat dalam hal memanipulasi data saat pelaporan pada Negara.

Selain itu BUMN sebagai perwakilan negara seolah membiarkan dengan kerusakan alam akibat penambangan Freeport, seperti rusaknya bentang alam pegunungan di Graseberg dan Erstberg.

Konflik rusaknya ekologi pun merambah pada persoalan masyarakat setempat. Warga Papua seringkali menjadi korban kemanusiaan HAM. seperti kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Timika, disebabkan karena alih fungsi lahan perburuan menjadi lahan industrialisasi.

Melihat kemudharatan Freeport, Eko menegaskan bangsa Indonesia segera menasionalkan Freeport. Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan baru yang tentunya untuk memeperkuat bangsa Indonesia dalam pembagian hasil ataupun pemasukan Negara dari sebelumnya, tambah Eko. |Cucuk Armanto|

back to top